KORAN NUSANTARA
indeks Jatim

Gubernur Jatim Doekarwo Beri Apresiatif Positif Dibentuknya Koalisi Kependudukan

gubernur jatim soekarwoSurabaya (KN)- Gubernur Jatim Soekarwo yang akrab dipanggil dengan sebutan Pakde Karwo memberikan apresiatif positif atas dibentuknya Koalisi Kependudukan. Karena itu, kehadiran koalisisi kependudkan ini mamu mewujudkan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) turun.
Usai membuka Rakor BKKBN Jatim, di Grand City Surabaya, Selasa (3/5), Pakde Karwo mengatakan, menggunakan kerjasama di tingkat struktural kultural ini sudah sangat tepat. “Ini pilihannya sudah tepat, berkerjasama dengan PKK, TNI AD, Kepolisian, muslimat dan masyarakat agar adanya kerjasama untuk saling memperkuat dalam memiliki kolerasi positif pada koalisi ini,” ujarnya.
Gubernur Soekarwo menjelaskan, pada tahun 2011 ini, TFR di Jatim turun menjadi 1,5 kalau Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sudah bisa 0,45 atau 0,46. Padahal, pada tahun 2004 jumlah penduduk di Jatim paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia, Namun, pada tahun 2010, Provinsi Jatim sudah berhasil menduduki peringkat kedua LPP terbanyak di Indonesia.
“Dulu Jatim, pada tahun 2004 memiliki penduduk paling banyak, tapi memasuki tahun 2010 Jatim menduduki urutan kedua, sementara urutan pertama LPPnya terbanyak pada Jawa Barat,” katanya.
Atas capaian itu, Gubernur berterima kasih kepada seluruh stakeholder terkait yang peduli terhadap masalah kependudukan, di antaranya yakni BKKBN, akademisi, TNI, Polri, organisasi wanita, PKK dan masyarakat lainnya.
Pada tahun 2010, jumlah penduduk Jatim 37.476.011 juta, ternyata dalam 10 tahun  LPP Jatim mencapai 7,23. Artinya per tahun 0,72. Pada tahun 2010  turun 0,49 dari semula mencapai 0,52 pada tahun 2009 lalu. “Keberhasilan dalam mencapai ini merupakan salah satu kecerdasan dari stakedolder kependudukan karena memanfaatkan struktural yang ada,” tuturnya.
Lebih lanjut Soekarwo mengatakan, menggunakan organisasi yang strukturalnya kuat hingga ke pelosok pedesaan dan menggunakan kerjasama dengan PKK dinilai mampu mengoptimalkan program KB di tingkat pedesaan. “Saya kira itu sudah pilihan jalan yang benar. Karena TNI dan Polri dilibatkan. Mereka kan (TNI dan Polri) mempunyai Babinsa (koramil) dan Babinkamtibmas (Polsek) yang mampu terjun langsung di tingkat paling bawah. Tidak itu saja, kecerdasan BKKBN dengan melibatkan kelompok kultural untuk mengerakan organisasi sehingga Jatim pada LPP akan menjadi lebih bagus,” tandas Gubernur Soekarwo.(rif)

Foto : Gubernur Jatim Soekarwo

Related posts

Merasa Duperlakukan Sewenang-Wenang Oleh Pihak Sekolah, Para GTT Mengadu Ke DPRD Surabaya

kornus

Gus Ipul : Mayjen TNI I Made Sukadana Pemimpin Sejati

kornus

Panglima TNI Cek Penerapan Aplikasi Silacak Dan Inarisk Di Puskesmas Halim Perdanakusuma Jaktim

kornus