Surabaya (KN) – Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) hingga kini masih terus disalurkan oleh pemerintah. Menyikapi proses penyaluran tersebut, Gubernur Jatim Soekarwo mengajak para kepala desa se-Jatim untuk ikut mengawasi proses penyaluran bantuan agar tak sampai terjadi konflik.
“Kita semua harus saling mengontrol penyaluran balsem atau istilahnya BLSM. Ibarat balsem yang fungsinya sebagai obat gosok, maka jika dipakai capeknya hilang tapi besok bisa linu lagi,” ujar Soekarwo sembari bercanda saat menghadiri temu kepala desa se-Jatim.
Ia pun mengklaim penerapan manajemen pendataan calon penerima BLSM kurang tepat. Menurutnya, perlu terdapat sistem yang obyektif dalam menilai kelayakan ekonomi masyarakat.
Meskipun demikian Soekarwo menyatakan dukungannya terhadap pemberian dana kompensasi tersebut ke masyarakat miskin. “Bagaimanapun, dengan naiknya harga BBM, mereka harus dibantu keuangannya,” katanya.
Menurut Gubernur, bantuan langsung merupakan standar nilai kemanusian yang harus diterapkan bila ada kebijakan yang dinilai membebani warga. Hanya saja, dia menilai, sistem pendataan calon penerima BLSM perlu mendapat perbaikan.
Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jawa Timur, Eddy Purwinarto berharap agar secepatnya BLSM segera didistribusikan supaya masyarakat kecil bisa segera memperolehnya. Kendati proses penyaluran BLSM masih terus berjalan, Pemprov juga menerima pengaduan masyarakat. Menurut dia, ada ratusan pengaduan dan kebanyakan masyarakat mengeluhkan mengenai proses pembayaran BLSM yang dinilai membingungkan.
“Banyak keluhan yang masuk ke posko terkait BLSM, keluhan itu kita tampung untuk dijadikan bahan evaluasi,” katanya. Dari keluhan yang masuk ke posko pengaduan yang dibentuk oleh Pemprov Jatim menyebutkan kalau sebagaian besar penyaluran BLSM tidak tepat sasaran.
Misalnya, orang mampu namun mendapatkan Kartu Jaminan Sosial dan ada pula satu keluarga yang menerima lebih dari satu kartu. “Kasus seperti ini langsung kita serahkan ke daerah untuk dicarikan solusi terbaik, asalkan jangan sampai memunculkan konflik,” ujarnya.
Walaupun ada persoalan terkait data penerima, ia menegaskan tidak bisa mencoret warga atau masyarakat mampu yang menerima BLSM. “Data penerima BLSM itu berasal dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 lalu. Jadi kami punya acuan data BPS dan tidak mungkin kita ganti begitu saja,” ungkapnya.
Eddy pun mengimbau pada masyarakat yang sudah mampu ternyata masih menerima BLSM, untuk tidak lagi mengambil uang BLSM. Sebab, BLSM itu sendiri diperuntukan bagi masyarakat miskin, sangat miskin dan mendekati miskin.
Sepeti diketahui, dari total 2.857.469 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Jatim yang mendapat alokasi dana Rp 857.240.700.000. Dalam pembagian dana BLSM tahap pertama ini, pemerintah langsung membagikan ke setiap keluarga miskin sebesar Rp 300.000, uang itu untuk penyaluran dana BLSM bulan Juni dan Juli atau Rp 150 ribu per bulannya. (red)
Foto : Gubernur jatim Soekarwo