Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur,Soekarwo mengimbau agar pasien yang telah mendaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tidak dipersulit prosedur dan administrasinya. Sebab saat ini kartu BPJS baru bisa berlaku setelah tujuh hari pembayaran premi pertama. “Orang sakit harus ditangani, jangan menunggu administrasi,” kata Gubernur saat merayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Selasa (25/11/2014) kemarin.
Menurut Soekarwo, kebijakan BPJS dinilai memberatkan pasien, terutama bagi yang saat mendaftar sudah mengalami sakit.”Kami minta kebijakan itu direvisi, semua untuk kepentingan masyarakat,”katanya.
Lebih lanjut dikakatakan Soekarwo, pihaknya telah meminta Kepala Dinas Kesehatan Jatim menyampaikan keberatan tersebut langsung kepada Menteri Kesehatan. “Jangan sampai pasien ditolak. Yang sakit harus dirawat dulu, baru kemudian administrasinya dibenahi. Kalau menunggu administrasi dulu ya terlambat,”tuturnya.
Gubernur Jatim yang akrab disapa Pakde ini memastikan, aturan yang dianggap menyulitkan ini tidak akan berlaku di Jatim, sebab orang sakit harus dibantu jangan dipersulit. Soekarwo menilai peraturan BPJS soal pengaturan administrasi di Rumah Sakit (RS) yang diterapkan langsung ke pasien seperti itu tak etis.
“Aturan seperti itu harusnya tidak ada. Bagaimana kalau anda yang sakit diperlakukan seperti itu, terlebih sakitnya parah pasti anda akan kecewa dan marah juga,”jelasnya.
Gubernur mengajak semua lapisan masyarakat untuk hidup sehat guna mewujudkan bangsa yang sehat. Salah satu caranya dengan terus menjalin sinergi antara para pemangku kebijakan di bidang kesehatan dengan rumah sakit, Puskesmas, Polindes dan Ponkesdes.
Sinergitas yang kuat harus diwujudkan antar institusi. Tidak ada program yang bisa behasil, apabila institusi di dalamnya tidak solid. Pembenahan struktur organisasi juga perlu dilakukan agar program-program yang direncanakan berjalan baik,” terang Soekarwo. (rif)