Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mengajak semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasional yang ada di Jatim. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan alasan kualitas pendidikan vokasional perlu ditingkatkan.Demikian disampaikan Gubernur Jatim itu saat Diskusi “ Integrasi Sistem Pendidikan Kejuruan dan Sertifikasi Berbasis KKNI di Jawa Timur dalam Menyongsong AEC” di Dyandra Convention Center, Jl. Basuki Rahmat no. 93 – 105, Surabaya, Senin(3/8/2015).
Menurutnya, menghadapi MEA hal utama yang harus dipersiapkan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bisa diperoleh saat pendidikan vokasional yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jatim menargetkan perbandingan jumlah SMK dan SMA 70 : 30. Dengan begitu, akan tercipta SDM yang siap untuk bekerja. “Jangan sampai saat MEA berlangsung, SDM kita hanya menjadi penonton kalah dengan negara ASEAN lainnya. Oleh sebab itu, syarat mutlak pendidikan vokasional kualitasnya harus ditingkatkan,” ujar Pakde Karwo sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, jumlah SMK di Jatim sangat banyak, akan tetapi masih banyak yang belum memiliki kualitas yang bagus. Pertumbuhan SMK dari tahun ke tahun mengalami perkembangan cukup besar. Sampai tahun 2015 terdapat 1.813 SMK yang menampung sekitar 662.537 siswa.
Namun, dengan jumlah yang banyak SMK yang baru memenuhi standar nasional pendidikan kurang lebih masih 40 persen, sedangkan sisanya masih belum sesuai standar nasional. “ Standar sarana dan prasarana yang dari lembaga tersebut umumnya masih belum memenuhi syarat, “paparnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim sebagai upaya meningkatkan kualitas SMK adalah dengan mengembangkan SMK mini dan menambah Balai Latihan Kerja (BLK) plus. Pemprov Jatim membuka SMK Mini untuk membekali para santri dengan keahlian dan ketrampilan. Saat ini, sudah 70 SMK Mini yang beroperasi di beberapa pesantren di Jatim. Targetnya, pada 2017, sekitar 400 SMK Mini akan beroperasi dan melahirkan 80 ribu lulusan per tahun. “Dengan pembukaan SMK Mini, SDM yang ada di Jawa Timur akan mampu memenuhi standar kompetensi tenaga kerja yang berlaku di negara-negara ASEAN, “lugasnya.
Untuk memastikan standar lulusan SMK Mini, Pemprov Jawa Timur bekerjasama dengan pemerintah Jerman untuk melakukan standardisasi dan sertifikasi. Dalam pengembangan SMK Mini ini, Pemprov Jawa Timur memang banyak bekerjasama dengan pihak Jerman.
Pakde Karwo menilai program inovatif yang dimulai sejak tahun 2014 tersebut terbilang efektif meningkatkan kualitas SDM di Jawa Timur. Sampai saat ini, Pemprov Jawa Timur sudah mengembangkan 70 SMK Mini. Satu kelas SMK Mini setidaknya menampung 30 santri. Setiap SMK Mini memiliki rata-rata 3 kompetensi keahlian. Program pelatihan yang diberikan pada SMK Mini ini dilakukan selama enam bulan.
“Sampai dengan tahun 2018 diperkirakan SMK Mini berpotensi untuk menambah 800 unit usaha produktif, memiliki 400 kegiatan teaching factory dan menambah 80 ribu tenaga terampi dalam berbagai kompetensi. Dengan demikian, SDM yang berasal dari Jatim akan mampu diserap disemua negara dan berbagai bidang, “ ungkapnya.
Dalam prakteknya, SMK Mini mirip dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dengan masa pendidikan selama 6 bulan dengan 9 jenis vokasi seperti teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agrobisnis dan agroteknologi.
Diharapkan, dengan bekal ketrampilan itu, para santri lulusan SMK Mini ini tidak hanya faham agama saja tetapi mereka juga memiliki ketrampilan sehingga siap untuk ditempatkan keluar daerah yang membutuhkan. “Dengan dibangunnya SMK Mini ini, lulusan dari pondok pesantren memiliki ketrampilan yang bisa bekerja di sektor formal sehingga memiliki kepastian hukum dan memiliki standar gaji yang lebih baik,” ucapnya. (hms/yo)