Surabaya (KN) – Pentingnya komunikasi dan menyelaraskan pandangan tentang kebutuhan rakyat Jawa Tumur di 38 kabupaten/kota untuk melakukan sinergitas antar parlemen dalam rangka menyikapi perkembangan sosial dan politik ke depan sangat perlu.Karena itu Gubernur Jatim Soekarwo berharap agar kegiatan ini dilakukan tiap tahun oleh DPRD Jatim. “Saya sangat mendukung upaya kegiatan yang digagas antar dewan se Jatim tersebut. Bagaimanapun juga, komunikasi non formal yang dibangun sangat bagus untuk kepentingan pelayanan dan pembangunan di Jawa Timur, sebab banyak hal yang harus dilakukan untuk bersama-sama mensejahterakan kepentingan rakyat,” tegas Gubernur Soekarwo usai membuka rapat sinergitas pimpinan DPRD Provinsi Jatim dengan DPRD Kabupaten/Kota se Jatim, di Hotel Garden Palace Surabaya, Jumat (31/5/2013).
Dikatakannya, banyak keputusan baik yang bisa ditularkan dengan pertemuan non formal tersebut kepada masyarakat. “Selanjutnya tergantung semua pihak untuk bersama-sama komitmen menjalankan peran dan tugas masing-masing. Ini penting, sehingga keputusan non formal yang muncul dari gagasan non formal bisa membela kepentingan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, sinergi itu tidak harus DPRD Jatim turun ke daerah, tetapi bisa juga dilakukan dengan mengundang jajaran lembaga dewan di Kabupaten/Kota dalam kegiatan di Jawa Timur. “Sinergi tidak harus DPRD Provinsi turun ke lapangan, tapi bisa mengundang Kabupaten/Kota untuk mendapatkan aspirasi,” ujarnya.
Untuk sinergikan hasil produk hukum di lembaga dewan, ia mengatakan harus ada kecerdasan sosial dan politik yang harus dilakukan leadersipnya. “Sehingga pembuatan perda bisa dilakukan DPRD, tidak harus eksekutif,” kata Gubernur.
Ketua DPRD Jatim Imam Sunardhi mengatakan, banyak hal yang harus dibahas bersama antara lembaga legislatif se Jatim. Di antaranya persoalan kasus konflik sara di Sampang-Madura, tingginya peredaran narkoba yang suah masuk ke semua sisi dan lapisan masyarakat.
“Jika dua hal ini dibiarkan, sudah barang tentu akan merugikan masyarakat. Bahkan, bisa menjadi persoalan sosial yang dapat mengganggu kepentingan keamanan dan stabilitas di Jawa Timur,” paparnya
Imam Sunardhi menegaskan, dengan menggagas sinergitas antar legislatif tersebut, diharapkan mampu menjadi benang merah antar kepentingan provinsi dengan kabupaten/kota. Sebab, selama ini, masih ada disparitas wilayah antar kabupaten dan kota.
“Dengan komunikasi intensif, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan disparitas antar wilayah,” tegasnya
Selain itu, Imam Sunardhi juga mengatakan bahwa kebutuhan komunikasi intensif antar DPRD Jatim dengan DPRD Kabupaten/Kota se Jatim diharapkan mampu membangun produk hukum dalam bentuk peraturan daerah (Perda.red) yang lebih komunikatif.
“Dengan sering ketemu seperti ini, tidak ada jurang pemisah. Jika antara legislatif baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembahasan produk perda. Saya kira ini, bakal jauh lebih efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, jika perkembangan situasi politik terkait pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 mendatang akan banyak membawa perkembangan politik di tanah air. Kondisi ini, juga dipastikan akan terjadi di Jawa Timur.
“Menghadapi persoalan tersebut, jauh-jauh hari ke depan legislatif se Jatim sudah melakukan komunikasi. Sehingga, panasnya persaingan dunia politik diharapkan tidak mengganggu kebijakan membela kepentingan rakyat, sebagaimana tugas dan fungsi lembaga dewan,” tegasnya. (rif)
Foto : Gubernur jatim, Soekarwo