Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Dalam rangka mengurangi resiko bencana, terutama di daerah yang rawan bencana, seluruh pemangku kebijakan diharapkan mengalokasikan anggaran program prioritas penanggulangan bencana.Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo seusai acara pembacaan Summary Jawaban Eksekutif atas Pandangann Umum Fraksi – Fraksi DPRD Provinsi Jatim, dalam rangka Pembahsan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2019, di Gedung DPRD Jatim Jl Indrapura, Surabaya, Senin (22/10/2018).
Dijelaskan, program prioritas penanggulangan bencana bermacam macam bentuknya. Diantaranya pengembangan desa tangguh dan kelurahan tangguh bencana, pembentukan sekolah aman bencana di daerah rawan bencana dan pemasangan alat peringatan dini longsor, banjir ,tsunami dan gunung berapi.
“Pemangku kebijakan bersama pemerintah kabupaten atau kota menyusun rencana kontijensi dengan pendekatan spasial melalui pemetaan wilayah sesuai dengan ancaman bencana,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo.
Gubernur mencontohkan, bencana gempa bumi di Kab. Sumenep, Pemprov Jatim bersama Pemkab. Sumenep memberikan bantuan berupa perbaikan rumah dan masjid yang mengalami kerusakan baik yang ringan, sedang dan berat. Perbaikan tersebut bekerjasama dengan Kodam V BRawijaya. ”Melihat hal yang demikian, perlu bagi pemerintah kabupaten untuk membuat program prioritas penanggulangan bencana,” lanjutnya.
Gubernur Soekarwo juga menjelaskan upaya Pemprov Jatim dalam meningkatkan kesejahteraan guru SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Pada Raperda Provinsi Jatim tentang APBD Tahun anggaran 2019 telah dialokasikan bantuan kesejahteraan kepada 21.574 personil guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.
Bantuan tersebut diserahkan setiap bulan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 228, 471 miliar. “Diharapkan dengan alokasi anggaran tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan pegawai tidak tetap,” ujarnya. (KN01)