Bangkalan (MediaKoranNusantara.com) – Aparat Kepolisian Polres Tuban, Jawa Timur, berhasil menggagalkan penyelundupan 9 ton pupuk bersubsidi yang diketahui berasal dari Kabupaten Pamekasan. Dari kasus tersebut, diperkirakan Negara mengalami kerugian hingga mencapai miliaran rupiah.
Atas keberhasilan ini, Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar secara khusus memberikan apresiasi kepada aparat jajaran kepolisian Polres Tuban. Menurutnya, permasalahan pupuk bersubsidi sudah menjadi problem yang selama ini dikeluhkan para petani.
“Saya memberikan apresiasi yang pertama kepada pihak kepolisian Tuban secara khusus. Saya juga minta pihak kepolisian agar mengungkap secara utuh. Dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga bisa melacak seperti apa,” kata Achmad Iskandar ditemui seusai melakukan Reses I Tahun 2022 di Dapi Jatim 14 di Bangkala, Madura, Senin (7/2/2022).
Achmad Iskandar menegaskan, apabila penyelundupan pupuk bersubsidi ini bisa diselesaikan hingga tuntas, dia yakin ke depan program pemerintah untuk membantu kesejahteraan petani bisa benar-benar terwujud. “Karena masalah pekerjaan petani ini menjadi prospektif kedepannya,” ucapnya.
Sebab, politisi Partai Demokrat ini tak ingin ke depan anak-anak muda atau generasi sekarang, menjadi apatis terhadap pekerjaan tani. Makanya dia mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemerintah terkait dapat menuntaskan kasus penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut.
“Jangan sampai anak muda kita tidak mau jadi petani ke depan. Karena tidak prospektif, mau cari pupuk sulit, mau menanam sulit, ketika panen juga sulit, padi harganya rendah. Jadi akhirnya pertanian menjadi hal yang tidak prospektif,” tegasnya.
“Keinginan (menjadi petani) pada generasi muda harus kita bangun. Karena bagaimanapun pertanian harus kita pertahankan, kita majukan dengan teknologi,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Iskandar juga meminta dukungan semua pihak, khususnya awak media agar dapat mengawal kasus penyelundupan pupuk bersubsidi tersebut. Terlebih lagi, program pupuk bersubsidi ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mensejahterakan para petani.
“Saya mohon bantuan wartawan terus blowup keadaan ini, supaya masyarakat paham, APH juga paham. Bahwa ini ada kebijakan pemerintah yang harus kita banggakan, jangan dipotong. Karena program kebijakan pemerintah bisa terhambat karena ini (penyelundupan pupuk),” tegas dia.
Di samping itu, sebagai langkah konkret, Iskandar juga bakal melakukan evaluasi terhadap pupuk bersubsidi di Jatim. Jangan sampai, penyelundupan pupuk bersubsidi ini kembali terjadi yang berpotensi dapat merugikan para petani dan bahkan Negara.
“Nanti akan kami lakukan pada komisi-komisi dan dinas terkait di provinsi. Nanti kami akan bersama Komisi B, terkait bagaimana menindaklanjuti ini menjadi pembelajaran yang berharga. Kita juga membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” tandasnya. (KN01)