Surabaya (mediakorannusantara.com) – Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk senantiasa mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD diminta tak sekadar memenuhi target setoran dividen tahunan, tetapi juga harus siap dinonaktifkan ketika gagal mengemban misi.
Demikian disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jatim Tahun Anggaran (TA) 2022 di Gedung DPRD Jatim, Rabu (5/7/2023).
“Performa BUMD termasuk anak usahanya dan fungsi jajaran komisaris harus senantiasa dievaluasi secara jujur, tidak perlu ditutupi. Bagi yang gagal mengemban misinya, maka BUMD dan anak usahanya tersebut harus dinonaktifkan, diproses dalam batas waktu tertentu,” kata Adam Rusydi.
Dalam pendapat akhir F-Partai Golkar, Adam menyebut, bahwa Pemprov Jatim juga mengusulkan adanya tambahan penyertaan modal untuk BUMD ke depannya. Pasalnya, Pemprov menilai kinerja BUMD masih menghadapi berbagai kendala agar mampu kompetitif.
“Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa tambahan penyertaan modal bukanlah solusi, walaupun perolehan dividen sudah BEP (Break Even Point),” jelasnya.
“Tetapi lebih kepada tanggung jawab manajerial perusahaan untuk mengembangkan misi bisnisnya, meningkatkan kualitas usaha sehingga mampu berkontribusi lebih baik bagi pendapatan daerah,” sambungnya.
Selain meminta evaluasi kinerja BUMD dan anak usahanya, F-Partai Golkar DPRD Jawa Timur juga menyoroti soal realisasi program Dana Bergulir (Dagulir) yang bersumber dari alokasi APBD Provinsi Jatim.
Adam menyebutkan, bahwa realisasi penerimaan Dagulir hanya mencapai sekitar 60 persen dari target. Pemprov beralasan, karena Dagulir bersamaan dengan peluncuran program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari pemerintah pusat yang juga menyasar pelaku UMKM dengan bunga rendah.
“Apabila serapannya rendah, berarti pola distribusinya bermasalah,” tegas Adam membacakan Pendapat Akhir Fraksi Partai Golkar.
Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendorong Pemprov Jatim agar ke depan serius melakukan evaluasi terhadap program Dagulir. Misalnya yakni, memanfaatkan penggunaan secara optimal dengan tetap memperkecil Non Performing Loan (NPL).
“Distribusi Dagulir harus tepat sasaran, dipecah secara ratus kecil untuk menjangkau banyak sasaran, bukan dipinjamkan ke usahawan menengah besar. Disosialisasikan penyaluran cepat waktu dan prosedur yang mudah,” tandasnya. (KN01)