BALI (mediakorannusantara.com) – Forum Kebijakan Sosial Regional yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Indonesia dan UNICEF, dengan dukungan ECHO dan pemerintah Kanada, diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 November 2023. Bertajuk “Menuju Lingkungan Peka Anak dan Sistem Perlindungan Sosial Adaptif: Pencapaian dan Pemikiran ke Depan,” forum ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kelompok rentan, terutama anak-anak, di Asia Timur dan Pasifik.
Forum ini menyediakan platform bagi para pembuat kebijakan, mitra pembangunan, akademisi, dan pakar di bidang perlindungan sosial, gender, manajemen risiko bencana, dan adaptasi perubahan iklim, untuk bertukar pengetahuan dan wawasan tentang praktik-praktik yang baik. Tiga tujuan utamanya adalah menciptakan platform untuk refleksi pencapaian regional, berbagi kasus dan pendekatan sukses dari Asia Timur dan Pasifik, dan mendorong peluang kolaborasi antar pemerintah dan mitra pembangunan.
“Dalam menghadapi perubahan iklim, peningkatan tingkat polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, komitmen kami terhadap perlindungan sosial adaptif sangatlah penting. Indonesia, yang sering menghadapi bencana, menyoroti perlunya perlindungan sosial yang responsif,” Wakil Menteri bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan BAPPENAS Maliki mengatakan, “Fokus kami sejalan dengan SDGs, yaitu memastikan manfaat dan pemberdayaan. Melalui kolaborasi dan strategi inovatif, kami akan membentuk periode lima tahun ke depan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan akses yang setara bagi semua.”
Perlindungan sosial, yang dianggap sebagai elemen fundamental pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan kelompok yang paling terpinggirkan. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di Asia Timur dan Pasifik, angka kemiskinan anak masih tetap tinggi, hal ini diperburuk oleh dampak pandemi COVID-19. Wilayah ini juga rentan terhadap bencana, sehingga menimbulkan ancaman tambahan bagi masyarakat yang paling kurang beruntung.
Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya sistem perlindungan sosial yang inklusif dan telah melakukan perbaikan yang signifikan selama dua dekade terakhir. Dengan komitmen terhadap kemampuan beradaptasi, khususnya dalam menghadapi peningkatan bencana, Indonesia telah mendokumentasikan Rencana Induk Mitigasi Bencana dan secara aktif berupaya mewujudkan sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien.
“Sangat menggembirakan melihat para pembuat kebijakan, praktisi, pakar, dan mitra pembangunan berkumpul dari seluruh kawasan Asia Timur dan Pasifik untuk bertukar ide-ide inovatif dan pembelajaran penting. Sistem perlindungan sosial harus merespons kebutuhan anak-anak, terutama ketika krisis iklim mengancam masa depan mereka dan bencana yang sering terjadi berisiko mengikis kemajuan yang dicapai dalam mewujudkan hak-hak mereka,” seperti disampaikan oleh Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Maniza Zaman.
Bidang-bidang utama yang dibahas dalam forum regional ini meliputi: (1) peran perlindungan sosial sensitif dan adaptif terhadap anak untuk meningkatkan akses terhadap layanan imunisasi, kesehatan, dan gizi, (2) relevansi bukti dan data untuk memperkuat perlindungan sosial yang sensitif dan adaptif terhadap anak, (3) pentingnya pencatatan sosial dan sistem pengelolaan informasi yang terintegrasi dan adaptif, (4) perlindungan masyarakat terhadap guncangan akibat perubahan iklim melalui perlindungan sosial, dan (5) pentingnya pembiayaan yang berkelanjutan dan berdasarkan informasi risiko untuk sistem perlindungan sosial. (jack)