Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, saat melakukan reses di Dapilnya (Bojonegoro-Tuban), Selasa (18/11/2025).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, kembali menerima banyak keluhan dari para guru, terutama guru Madrasah Diniyah (Madin), terkait rendahnya kesejahteraan, tunjangan yang sering macet, hingga beban kerja yang makin berat.
Keluhan itu diterima Fauzan saat reses di sejumlah daerah di Daerah Pilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban. Para guru mengaku harus tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, meski honor masih rendah dan hak tunjangan tidak cair secara tepat waktu.
“Banyak guru Madin yang curhat kepada saya. Gaji mereka masih rendah, tunjangan belum merata, dan bahkan banyak yang menyampaikan bahwa tunjangan mereka sering macet. Ini sangat memberatkan,” ujar Fauzan, Jumat (21/11/2025).
Fauzan menambahkan, beban guru Madin semakin besar karena mereka kini juga dilibatkan dalam urusan teknis program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tugas tambahan itu datang tanpa diiringi peningkatan dukungan kesejahteraan.
“Beban tanggung jawab guru Madin sangat berat. Apalagi saat ini kami mendengar bahwa guru Madin juga diberikan tambahan tugas mengurusi persoalan MBG. Beban bertambah, tunjangan macet, honor rendah, ini harus menjadi alarm bagi pemerintah,” tegasnya.
Fauzan menekankan bahwa Pemprov Jatim tidak boleh bersikap pasif. Pemerintah harus turun langsung menjaring persoalan yang dialami para guru dan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasinya.
“Pemprov Jatim harus bergerak aktif menjaring permasalahan para guru dan segera mengatasinya. Jangan menunggu sampai para guru terpaksa menyampaikan keluhan berulang-ulang. Mereka adalah tulang punggung pendidikan,” ucapnya.
Menurutnya, Madrasah Diniyah memiliki peran sangat penting dalam pendidikan karakter dan keagamaan di Jatim. Karena itu, kesejahteraan gurunya harus menjadi prioritas.
Fauzan memastikan Fraksi PKB DPRD Jatim akan memperjuangkan penguatan skema tunjangan, percepatan pencairan insentif, serta peningkatan anggaran bagi guru Madin dalam pembahasan APBD.
“Kami komitmen memperjuangkan kesejahteraan guru Madin. Tidak boleh ada lagi tunjangan macet dan beban yang tidak sebanding dengan dukungan yang diberikan,” tandas Fauzan. (KN01)