Surabaya (MediaKoranNusantara.com)– Kalangan DPRD Jatim melolak rencana pemerintah terkait penerapan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sektor sembako.
Penolakan itu disampaikan oleh dr. Agung Mulyono, anggota Fraksi Partai Demokrat yang juga anggota Komisi B DPRD Jatim ini mengatakan, rencana penerapan PPN untuk sembako itu justru akan memberatkan bagi masyarakat kecil.
“Intinya saya dr Agung dari Fraksi Partai Demokrat menolak. Karena, saya sebagai anggota Komisi B merasakan betapa pertanian, kelautan itu mereka mengeluh selama ini. Terutama kondisi pandemi ini,” kata dr Agung.
Bahkan, hasil temuannya di lapangan, dr Agung mengaku banyak di antara petani yang mengeluh terhadap tingginya biaya produksi dibanding hasil (ouput). Sementara di saat panen, harganya justru turun.
“Apalagi nanti dikenakan PPN, mereka pasti berdampak. Apa artinya kita peduli wong cilik (rakyat kecil) ternyata sekarang wong cilik dikenakan pajak,” tegas dr Agung.
Pihaknya pun berharap pemerintah dapat mengkaji ulang rencana penerapan PPN sembako. Oleh karenanya, dr Agung menyarankan kepada pemerintah agar memilih jalan lain dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
“Jadi saya berharap pemerintah berpikir ulang. Kalau toh harus dikenakan, opsi terakhirlah. Ada banyak jalan atau pos – pos yang lain. Jadi sekali lagi, saya wakil Fraksi Demkorat di Komisi B DPRD Komisi B menolak dengan segala pertimbangan tadi,” tegas dr, Agung Mulyono. (KN01)
Foto : dr. Agung Mulyono, anggota Fraksi Demokrat/anggota Komisi B DPRD Jatim.