SURABAYA, mediakorannusantara.com –Anggota DPRD Kota Surabaya Baktiono meminta pendataan penerima bantuan sosial melibatkan RT dan RW karena pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga.
Penggunaan sistem pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk menentukan penerima bansos menuai kritik karena dinilai berpotensi menimbulkan kastanisasi dan ketidakadilan ketika data tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
“Saya sudah pernah menyatakan itu sama dengan kastanisasi,” kata Baktiono, Kamis 3 September 2026.
Berdasarkan pengelompokan yang mengacu pada data Badan Pusat Statistik, Baktiono menjelaskan desil 8 hingga 10 menggambarkan kelompok masyarakat sejahtera, sangat sejahtera hingga paling sejahtera.
Sementara desil 6–7 berada pada kelompok menengah hingga menengah atas, sedangkan desil 5 masuk kelompok menengah ke bawah.
Adapun desil 1–4 mencakup masyarakat sangat miskin, miskin hingga rentan miskin.
Persoalannya, kata Baktiono, hasil pengelompokan tersebut dinilai tidak selalu sejalan dengan kondisi sebenarnya.
“Kalau kita menggunakan data dari Badan Pusat Statistik itu tidak akurat,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
Ia mencontohkan, dirinya menemukan kondisi yang menurutnya janggal di lapangan karena seorang penarik becak bisa tercatat dalam desil 7.
Bahkan, warga yang belum memiliki pekerjaan juga disebut bisa masuk dalam kelompok desil tersebut.
Kondisi itu membuat Baktiono mempertanyakan validitas data apabila digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan bantuan maupun mengukur kondisi perekonomian masyarakat.
“Ketika ada bantuan atau penelitian, Indonesia masuk kategori negara apa?” ujarnya.
Menurut Baktiono, jangan sampai perubahan indikator dan pengelompokan ekonomi justru membuat gambaran kesejahteraan nasional terlihat lebih baik di atas kertas, sementara masyarakat lapisan bawah masih menghadapi kesulitan.
“Yang naik kan yang di atas, yang di bawah tidak, malah ekonominya merosot,” bebernya.
Yang paling dikhawatirkan, lanjut Baktiono, adalah dampak perubahan desil terhadap masyarakat miskin karena kenaikan kelompok desil tidak hanya berkaitan dengan statistik, tetapi bisa berpengaruh langsung terhadap akses warga terhadap program perlindungan sosial.
Ia mencontohkan warga yang sebelumnya masuk kelompok penerima bantuan kemudian mengalami kenaikan desil sehingga jika kenaikan tersebut membuat warga keluar dari kriteria penerima bantuan, fasilitas yang selama ini diterima berpotensi ikut terhenti.
“Kalau desilnya dinaikkan sampai 6 otomatis kartu BPJS bisa tidak aktif, mereka tidak bisa berobat ke rumah sakit,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendorong proses pendataan tidak hanya mengandalkan data administratif dan sistem pengelompokan, tetapi juga melibatkan RT dan RW secara aktif untuk memastikan data sesuai dengan kondisi nyata warga.
Menurut dia, perangkat lingkungan merupakan pihak yang paling mengetahui kehidupan sosial ekonomi masyarakat sehari-hari.
“Karena RT RW ini lebih mengetahui kondisi ekonomi warganya mampu atau tidak,” tuturnya.
Baktiono juga mengusulkan agar pemerintah memiliki kriteria yang lebih sederhana dan mudah diverifikasi dalam menentukan warga tidak mampu.
Salah satunya dengan menggunakan batas penghasilan sebagai indikator utama.
“Saya usul warga tidak mampu syaratnya satu yaitu berpenghasilan di bawah upah minimum kota,” pungkasnya.( wa/an)