Surabaya (mediakorannusantara.com) – Banjir akibat laut pasang dan cuaca ekstrem yang memicu luapan sungai perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, mendapat sorotan dari DPRD Kota Surabaya. Kejadian ini mengungkap lemahnya penanganan banjir rob yang dinilai masih parsial dan belum menyentuh akar masalah.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Surabaya, H. Budi Leksono, menyampaikan rasa prihatin melihat kondisi penanganan banjir rob yang belum optimal.
Karenanya, ia mendesak berbagai pihak terkait, seperti Perum Jasa Tirta I, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi masalah ini.
Bulek, sapaan akrabnuya, menegaskan bahwa kolaborasi antar-daerah dari hulu menjadi kunci penting dalam mitigasi banjir rob. Sebab, sebagai daerah hilir dengan dataran rendah, Surabaya sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan yang baik di daerah hulu.
“Fungsi alami sungai, termasuk di daerah hulu, harus dikembalikan. Salah satunya dengan memperkuat vegetasi untuk mengurangi risiko bencana, termasuk banjir,” ujar Budi Leksono saat ditemui mediakorannusantara.com di DPRD Surabaya, Jumat (27/12/2024).
Selain itu, Budi juga menyoroti perlunya koordinasi lintas daerah yang dimotori oleh Pemprov Jatim. Yakni, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terakit seperti BBWS Brantas dan Perum Jasa Tirta I.
Untuk itu, Budi mengusulkan Pemprov Jatim, agar menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota terdampak. Termasuk melibatkan instansi berwenang seperti BBWS Brantas dan Perum Jasa Tirta I.
“Harus segera dibentuk tim penanganan untuk memetakan mana saja daerah yang mengalami pendangkalan dan mana yang berisiko tinggi terdampak rob. Tidak cukup hanya normalisasi sungai, tapi juga perlu pembatas wilayah rob,” tegas dia.
Bulek menilai jika normalisasi sungai memang penting dilakukan. Namun integrasi penanganan masalah banjir adalah prioritas utama. “Saya berharap Pemprov Jatim hadir dan memfasilitasi koordinasi, bahkan jika perlu mengundang kementerian terkait,” katanya.
Pada sisi lain, Bulek menyoroti kurangnya kehadiran Perum Jasa Tirta I maupun BBWS Brantas dalam menangani masalah banjir rob di Kota Surabaya. Menurutnya, Pemkot Surabaya tidak seharusnya berjibaku sendiri dalam mengatasi banjir tersebut.
“Saya berharap Perum Jasa Tirta I maupun BBWS Brantas, tidak hanya memberi alasan kepada masyarakat karena adanya rob, tetapi juga menyediakan solusi jangka panjang agar bencana ini tidak terus berulang,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia mencontohkan banjir akibat luapan Kali Buntung di Sidoarjo juga berdampak pada Kota Surabaya. “Kali Buntung itu punya kaitan dengan Surabaya. Maka butuh solusi bersama, bukan hanya parsial,” ungkapnya.
Seperti diketahui, hujan deras beberapa hari terakhir, telah menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Di Surabaya misalnya, Kelurahan Gunung Anyar dan Rungkut Menanggal, menjadi wilayah terdampak paling parah.
Maka dari itu, Budi berharap, langkah nyata dapat segera dilakukan untuk memastikan banjir rob tidak menjadi permasalahan rutin setiap musim penghujan. “Saya berharap Pemprov Jatim harus lebih sigap dan menunjukkan kepemimpinannya dalam mengatasi masalah ini,” tandasnya. (KN01)