Surabaya (KN) – Komisi E DPRD Jatim meminta agar penerapan UNBK SD yang rencananya dimulai tahun depan agar ditunda dulu.“Jangan terburu-buru atau lebih baik ditunda dulu pelaksanaan UNBK untuk siswa SD. Kita harus evaluasi dulu pelaksanaan UNBK SMP tahun ini. Banyak hal yang harus dibenahi. Jangan menambah beban lagi pada siswa,” kata anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benjamin Kristianto ditemui di DPRD Jatim, Senin (20/6/2016)
Pihak terkait, terangnya, harus menuntaskan persoalan yang mengganjal pelaksanaan UNBK SMP. Diantara persoalan itu adalah ketersediaan komputer di setiap sekolah yang sebenarnya belum mencukupi. “Kita inventarisir dulu. Jika memang untuk SMP sudah di atas 50% kesiapannya, silakan dilanjutkan. Kalau untuk SMP ini sudah tuntas dan lancar, silakan UNBK ini dilanjutkan untuk SD,” ungkapnya.
Terkait nilai yang jeblok, menurut Benjamin, salah satunya karena kurikulum yang digunakan selama ini tidak pernah baku. Setiap tahun kurikulum berganti, ini bisa menjadi pemicu turunnya nilai UNBK. “Kalau membuat kurikulum itu yang baku. Jangan ganti menteri, ganti kurikulum. Seperti saat ini antara K13 (kurikulum 2013, red) dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, red) 2006. Ini saja masih belum menyeluruh. Buat kurikulum itu yang jangka panjang,” pinta Benjamin.
Metode pendidikan harus dibuat standar baku tanpa memandang siapa menterinya. Pergantian kurikulum itu, tidak hanya membingungkan siswa, tapi juga para guru. “Jika hal itu terjadi transfer knowledge akan gagal,” tegasnya.
Sedangkan anggota Komisi E lainnya, Suli Daim juga menyatakan perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan UNBK untuk siswa SD. (rif)