Surabaya (mediakorannusantara.com) – Badan Anggaran DPRD Jatim langsung mencermati dokumen KUA-PPAS sebagai bahan Rancangan APBD 2023 saat rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Surabaya Senin (8/8/2022). Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah potensi Pendapatan yang masih bisa digenjot lebih maksimal lagi.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang diserahkan ke Badan Anggaran DPRD Jawa Timur, diketahui struktur anggaran yang tidak jauh beda dengan APBD 2022 lalu. Dari proyeksi Pendapatan diusulkan sebesar Rp 27.839.454.344.943. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 18.110.206.337.943 yang berasal dari Pajak Daerah (PKB, BBNKB, Pajak Rokok, PBBKB dan Pajak Air Permukaan), Retribusi Daerah dan deviden BUMD.
Kemudian Proyeksi Belanja Daerah diusulkan sebesar Rp 29.118.071.887.943 yang diperuntukan Belanja Operasi Rp 19.329.250.256.906, Belanja Modal Rp 1.628.690.739.251, Belanja Tak Terduga Rp 622.069.990.600 dan Belanja Transfer Rp 6.538.060.891.186. Dimana belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Balanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Kemudian Belanja Modal terdiri dari Modal Tanah, Modal Peralatan dan Mesin, Modal Gedung Bangunan, Modal Jalan Jaringan Irigasi dan Modal Aset tetap tidak tetap.
Meski terjadi selisih dari pendapatan dengan belanja daerah sebesar Rp 1.278.617.533.000, namun Pemprov Jatim memastikan defisit anggaran tersebut ditutup dari Pembiayaan Daerah. Dengan rincian, Penerimaan Pembiayaan dari SILPA Rp 1.600.000.000.000 yang dikurangi untuk pengeluaraan pembiayaan (Dana cadangan, Penyertaan Daerah dan Bayar cicilan utang) senilai Rp 321.382.467.000.
Melihat struktutur tesebut, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Jatim Anik Maslachah melihat ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.18,1 triliun bisa menjadi lebih besar lagi. Karena jika besar PAD tersebut sama halnya turun dibanding dengan tahun sebelumnya. “Kami minta PAD tahun 2023 ditingkatkan mendekati potensi riil. Tentunya lebih dari Rp 18,1 Triliun seperti yang dicantumkan di KUA PPAS itu,” terang Anik Maslachah, Senin (8/8/2022).
Pernyataan tersebut cukup bedasar. Dijelaskan Anik, APBD Jatim 2022 semester I realisasi PAD Jatim sudah menembus angka Rp.16,4 triliun dari yang ditargetkan sekitar Rp.18 triliunan. Begitu juga realisasi PAD tahun sebelumnya di 2021 berhasil mencapai Rp. 18,9 triliun. Maka di tahun 2023 nanti tentu harus jauh lebih besar dari PAD tahun tahun sebelumnya. “Banggar DPRD Jatim bersyukur karena sekdaprov Jatim yang baru juga memiliki mindset yang sama, yaitu PAD dimaksimalkan mendekati potensi yang ada,” imbuh Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Selain persoalan pendapatan, lanjut Anik Banggar DPRD Jatim juga meminta Tim Anggaran melakukan rekonstruksi belanja pegawai karena menjadi salah satu penyebab Silpa APBD Jatim dalam beberapa tahun terakhir angkanya sangat tinggi.
“Akres (selisih dana cadangan) belanja pegawai terlalu tinggi, sesuai aturan idealnya hanya 2,5 persen tapi Pemprov Jatim akresnya tembus 6 persen lebih sehingga menjadi Silpa karena tak terserap. Tentu kalau dibiarkan terus akan merugikan masyarakat sebab pembangunan bisa terganjal,” bebernya.
Dia juga mendesak belanja modal Pemprov Jatim ditingkatkan. Mengingat, selama ini Pemprov lebih banyak bermain dalam proyek PL (Penunjukan Langsung) sehingga cenderung menjadi pengadaan barang dan jasa belaka. “Sebaliknya belanja modal pemprov Jatim hanya 0,03 persen saja,” terang sekretaris DPW PKB Jatim ini.
Sementara anggota Banggar DPRD Jatim Heri Ramadhon mengaku lebih optimis pembahasan KUA PPAS dalam rangka Rencana APBD 2023 bersama TAPD yang diketuai Sekdaprov Jatim Adhy Karyono berjalan lebih transparan.
“Pertama, dengan sekdaprov baru ini ada penjelasan-penjelasan yang lebih rigit dari KUA PPAS yang tidak kita rasakan selama ini. Kedua, masukan dan pandangan dari anggota Banggar cukup direspon,” ungkap Heri.
Salah satu contohnya adalah kaitannya potensi kenaikan PAD. Kemudian perlunya peningkatan Belanja Modal Infrastruktur Jalan dan irigasi yang selama ini dianggap minim. “Masukan dari banggar itu langsung di respon di postur APBD di tahun 2023. Jadi terkait postur APBD dan kenaikan pendapatan di akomodir dengan baik oleh Sekdaprov,” sebutnya.
Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini berharap PAD Jatim tahun 2023 bisa ditingkatkan atau naik dibanding tahun 2022. Mengingat, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga sudah sering menyatakan pertumbuhan ekonomi Jatim lebih tinggi dari rata-rata nasional. Begitu juga investasi yang masuk ke Jatim.
“Prinsipnya banggar dan tim anggaran pemprov harus satu visi yakni penggunaan anggaran diarahkan untuk kebangkitan ekomoni Jatim paska pendemi,” pungkasnya. (KN01)