KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

DPRD Jatim Minta Pemkab Jember Awasi Obyek Wisata yang Berpotensi Membahayakan Pengunjung

Surabaya (MediaKoranNusantara.com) Komisi D DPRD Jatim meminta Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengawasi ketat obyek wisata yang mempunyai potensi membahayakan pengunjung seperti pantai dan pegunungan di Jawa Timur.

Langkah itu perlu dilakukan, untuk mencegah terulang kembali kejadian tewasnya belasan pengunjung pantai payangan di kabupaten Jember beberapa waktu lalu. “Harus ada pengawasan agar pengunjung yang masuk bisa dikontrol untuk menghindari insiden yang membahayakan,” kata anggota Komisi D DPRD Jatim Deni Prasetiyo dikonfirmasi, Jumat (18/2/2022).

Dia menjelaskan, Jawa Timur memang memiliki potensi bentang alam yang bagus untuk dikunjungi. Disatu sisi, tempat seperti gunung dan laut juga menyimpan potensi bahaya seperti tanah longsor dan ombak tinggi ketika musim pancaroba.

“Karena itu selain pengawasan alat deteksi dini seperti pemasangan papan peringatan harus diperbanyak. Sehingga ketika ada wisatawan yang berkunjung ada panduan,”kata anggota Fraksi NasDem DPRD Jatim itu.

Pihaknya turut prihatin, kata Deni, dengan kejadian tewasnya belasan orang akibat tersapu ombak di pantai payangan Jember itu. Dia berharap masyarakat tetap memperhatikan keselamatan, jika melakukan kegiatan ritual sesuai dengan kearifan lokal mereka.

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Jember-Lumajang itu mendesak agar BPBD Jatim dan Pemkab Jember disikapi dengan cepat peristiwa tersebut. Sehingga koordinasi bisa berjalan dengan baik dalam penanganan korban tersebut.

Seperti diketahui, sebanyak 20 orang terseret ombak saat melakukan ritual di pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu. 11 orang ditemukan tewas. Mereka yang tewas diketahui penganut aliran Tunggal Jati Nusantara dan sedang melakukan ritual di pantai. (KN01)

 

 

Related posts

Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Warga Surabaya Kibarkan Bendera Indonesia vs Palestina di Stadion GBT

kornus

Tim Kreatif Pembukaan Piala Dunia U-17 Mapping Area di GBT Surabaya

kornus

Moratorium PNS Dinilai Hanya Akan Menambah Masalah Pelayanan Publik

kornus