Surabaya (KN) – Komisi B DPRD Jawa Timur meminta kepada pemerintah pusat agar segera meninjau ulang dan menutup impor gula dari luar negeri. Permintaan wakil rakyat ini dilakukan setelah Komisi B melakukan kunker ke Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) beberapa waktu lalu dan diketahui akan ada gula impor sebanyak 600 ribu ton pada triwulan pertama pada tahun 2015.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto saat di DPRD Jatim, Selasa (20/1/2015) mengatakan, sesuai hasil pertemuan dengan AGRI Pusat diketahui jika akan datang gula impor sebanyak 600 ribu ton. Kalau ini dibiarkan maka dipastikan ribuan petani tebu akan mati, karena gula lokal mereka tidak terserap di pasaran.
“Kami tak habis pikir apa alasan pemerintah mendatangkan gula impor 600 ribu ton. Padahal kita ketahui ada 800 ribu ton gula lokal yang masih di gudang di sejumlah pabrik gula di Jatim dan tidak terserap di pasaran. Karenanya kalau ini dibiarkan maka dipastikan nasib para petani tebu diambang kematian,” tegasnya.
Bagaimana terkait dengan bongkar muat gula impor di Tanjung Perak, ia mengatakan tidak ada bongkar muat di pelabuhan, karena Gubernur Jatim lewat Pergubnya telah melarang adanya bongkar muat impor gula di Tanjung Perak. Sebaliknya yang ada kebocoran itu berasal dari wilayah lain yang merembes ke Jatim. “Tapi apapun alasannya kita tetap menolak gula impor yang jelas merugikan petani tebu,” ujarnya
Yang pasti untuk mengantisipasi serbuan gula impor rafinasi dan meningkatkan pendapatan petani tebu, kedepannya gula rafinasi yang akan digunakan untuk perusahaan makanan dan minuman (mamin) harus berbentuk cair.
Selain itu, Komisi B mendesak dilakukan revitalisasi pabrik gula secara total. Dengan begitu, kedepan pabrik gula tidak hanya menghasilkan gula, tapi spirtus, metanol dan alkohol. ”Apabila pemerintah membuat kebijakan tersebut maka hasil dari pabrik gula lokal di Indonesia menjadi lebih baik,”ujarnya. (rif)