Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong pemerintah untuk segera melakukan gerakan vaksinasi massal kepada seluruh masyarakat.
Ketua DPRD Jatim, Kusnadi Kusnadi SH. Mhum seusai mengikuti vaksinasi tahap kedua bagi anggota dan staf DPRD Jatim yang digelar di loby gedung DPRD Jatim, Jumat (26/3/2021) mengatakan, seluruh masyarakat khusnya di Jatim sudah saatnya mendapatkan vaksin supaya imunya meningkat dan penyebaran Covid- 19 di Jawa Timur bisa segera dikendalikan.
Kusnadi mengaku, sebenarnya pihaknya dan Gubernur sudah melakukan permintaan ke pemerintah pusat untuk menambah jumlah vaksin yang diberikan untuk masyarakat Jatim. “Sebenarnya kita ingin agar seluruh masyarakat Jatim segera mendapatkan vaksin. Namun semua ini tergantung pemerintah pusat sebagai penyedia vaksin,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan, Pemprov juga sudah proaktif dengan cepat melakukan distribusi vaksin yang didapat dari pemerintah pusat ke daerah kota/kabupaten. Sehingga bisa segera dilaksanakan vaksinasi.
Namun karena jumlah masih belum sesuai kebutuhan sesuai jumlah masyarakat di Jawa Timur, maka belum semua masyarakat diluar Nakes, TNI Polri, maupun pekerja yang rawan tertular, bisa mendapatkan vaksinasi itu.
“Sampai saat ini Jatim sudah menerima 2 juta vaksin, dan 95 persen vaksin sudah terpakai. Ini masih kurang untuk kebutuhan masyarakat Jatim secara keseluruhan,” ungkapnya.
“Saya telah komunikasi dengan Gubernur Khofifah untuk segera meminta pemerintah kembali mengirim vaksin dengan jumlah lebih ke Jatim agar bisa diberikan kepada masyarakat di Jatim,” kata Kusnadi.
Disinggung soal pelaksanaan vaksinasi saat bulan Ramadhan nanti, Kusnadi berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim untuk lebih intensif lakukan sosialisasi terkait vaksin Covid di saat bulan Ramadhan supaya seluruh masyarakat mengetaui dan tidak menimbulkan pro dan kontra .
“Saya diberitahu Gubernur bahwa MUI sudah mengeluarkan fatwa, bahwa vaksin Covid saat pelaksanaan puasa Ramadhan tidak membatalkan puasa seseorang yang divaksin. Ini perlu disosialisasikan lebih intens lagi agar masyarakat mengetahui dan memahami ,” jelasnya.
“Hal Ini perlu diketahui masyarakat agar masyarakat mengetui dan memahami dasar MUI mengeluarkan fatwa itu dan tidak menimbulkan polemik,” pungkas Kusnadi. (KN01)
Foto : Ketua DPRD Jatim, Kusnadi Kusnadi SH. Mhum, didampingi Sekretaris DPRD Jatim, Drs Andik Fadjar Tjahjono, Msi saat menerima vaksin tahap kedua di loby gedung DPRD Jatim, Jumat (26/3/2021).