Surabaya (KN) – Setelah digelar rapat paripurna jawaban dari pihak eksekutif dan pandangan dari sepuluh Fraksi DPRD Jatim/ Senin (30/9/2013). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur membentuk panitia khusus (Pansus) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim periode 2009–2014.Dalam panitia Khusus LKPJ ini langsung dipimpin Mahdi dari Fraksi Persatuan Pembangunan Reformasi (P2R). Dimana tugas dari pansus ini untuk mengevaluasi dan memberikan masukan terkait kinerja eksekutif, selama masa akhir jabatan Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf.
Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim periode 2013–2014, Mahdi saat di DPRD Jatim, Selasa (1/10/2013) mengatakan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan data dari seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkan Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim. “Sampai saat ini, kami (Pansus) masih mengumpulkan data maupun informasi terkait pelaksanaan SKPD,” ujarnya.
Politisi dari Fraksi P2R ini menjelaskan, dari data yang didapat melalui SKPD nanti akan diramu, untuk dilakukan evaluasi terkait Laporan Keterangan pertanggung jawaban masa akhir jabatan gubernur periode 2009-2014.
“Pendalaman terhadap kinerja SKPD dengan mengevaluasi lembaga dinas tersebut per tahunnya, sampai jabatan gubernur berakhir,” ujarnya.
Terkait bidang apa saja yang akan dilakukan evaluasi LKPJ tersebut ia mengatakan, untuk evaluasi ini akan dilakukan di semua bidang yang menjadi program Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, yaitu seperti program pendidikan, kesehatan, infrastruktur (pelabuhan, bandara, jalan, kesehatan, IPM masyarakat Jawa Timur. “Kita melihatnya target peningkatan seperti apa,” ujarnya
Ia menambahkan, hasil evaluasi tersebut, akan disampaikan dalam laporan Pansus LKPJ Gubernur dalam paripurna ada 11 Oktober mendatang. ”Evaluasi ini dilakukan selama 5 tahun kepemimpinan Karsa. Termasuk melihat kinerja masing-masing SKPD,” ujar Mahdi.
“Kami sependapat bahwa interpretasi terhadap pertumbuhan dilihat dalam berbagai dimensi, dan ke depannya percepatan kinerja perlu terus dioptimalkan agar sektor pertanian dapat menjadi sektor pijakan kebijakan pembangunan,” ujarnya. (rif)