Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – DPRD Jatim memberi waktu enam bulan untuk Kementan (Kementerian Pertanian) untuk mencabut keputusannya dalam pengurangan subsidi pupuk bagi Jatim.“Kami beri waktu enam bulan sejak dikeluarkan pengurangan tersebut. Saat bertemu kami beberapa waktu lalu berjanji akan meninjau ulang keputusannya tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda sehingga setelah enam bulan kami aka ke Jakarta untuk menagih janji tersebut,”ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto saat ditemui di Surabaya, Rabu (3/3/2020).
Subianto mengatakan, bagi pihaknya yang terutama adalah alokasi pupuk bagi Jawa Timur terpenuhi.” Jatim saat ini alokasinya 1,3 juta ton. Padahal kebutuhan Jawa Timur sesuai tahun lalu 2,7 juta ton. Dari jumlah tersebut diperkirakan stoknya mencapai 6 bulan,”ungkapnya.
Politisi asal Partai Demokrat ini mengatakan jika Mentan tak mencabut peraturannya terkait pengurangan subsidi pupuk untuk Jatim, maka PT Petrokimia Gresik selaku produsen untuk mengeluarkan pupuk dari Gudang.
“Kalau tak ada surat dari Mentan, Petrokimia tak ada dasar untuk mengeluarkan pupuk. Sapa nanti yang membayarnya kalau tak ada Permentan,”sambungnya.
Komisi B DPRD Jatim, sambung Subianto, selalu koordinasi dengan dinas pertanian Jatim terkait pengeluaran pupuk yang sudah disalurkan ke petani.” Jika sampai 1,1 juta ton, sisa 200 ton maka bulan Mei nanti kami akan ke Kementan (Kementerian Pertanian) mempertanyakan janji untuk meninjau ulang pengurangan subsidi pupuk di Jatim,”ujarnya.
Di Jakarta, lanjut Subianto, selain ke Kementan, pihaknya juga akan ke Kementerian Perikanan terkait alokasi pupuk untuk petani tambak. ”Ini juga penting karena PT Petrokimia tak akan mengeluarkan pupuknya jika tak ada keputusan dari kementerian untuk pemberian pupuk subsidi,”tutupnya. (KN01)