Surabaya (KN) – Terkait pengembangan komoditas peternakan 2 juta ekor sapi di Australia, beras di Vietnam, dan gula di Thailand. Surabaya Komisi B DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak usulan program Dewan Ekonomi Nasional (DEN.Ketua Komisi B DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto di DPRD Jatim, Selasa (21/1/2014) mengatakan, apa yang menjadi kebijakan DEN sebenarnya merugikan negara. Karena Indonesia harus pinjam lahan ke beberapa negara diantaranya Australia, Vietnam dan Thailand untuk pengembangan lima komoditi yang notabene yang menggarap lahan tersebut bukan tenaga kerja dari Indonesia. Termasuk untuk mendatangkan komoditi, tentunya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Karena itu Jatim menolak kebijakan DEN.
Ia menjelaskan, sebagai solusi untuk menolak program DEN di Jatim, Pemprov Jatim akan bekerjasama dengan pihak TNI dan Kehutanan. Karena sebagai provinsi yang dikenal sebagai lumbung pangan nasional, Jatim didapuk sebagai tempat untuk pengembangan lima komoditas unggulan pangan nasional.
“Yang pasti ditunjuknya Jatim sebagai daerah pengembangan lima komoditas unggulan pangan nasional itu karena Jatim paling keras menolak usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mengembangkan komoditas peternakan 2 juta ekor sapi di Australia, beras di Vietnam dan gula di Thailand,”tuturnya.
Menurutnya, kebijakan DEN itu bukan solusi yang mampu memberi nilai tambah kepada rakyat untuk jangka panjang. Sebab lahan pertanian dan peternakan di Indonesia cukup luas, sehingga Jatim menolak keras kebijakan tersebut.
Karena itu pula, lanjut Agus Dono Wibawanto, pemerintah pusat akhirnya menunjuk Jatim sebagai daerah pengembangan lima komunitas unggulan pangan nasional. “Lima komoditas unggulan pangan yang hendak dikembangkan di Jatim itu meliputi, beras, gula, kedelai, jagung dan ternak sapi,”paparnya.
Diakui Agus Dono, kendala utama pengembangan lima komoditas unggulan pangan itu terletak pada ketersediaan lahan. Namun Pemprov Jatim sudah menemukan solusi yakni akan menandatangani kerjasama dengan TNI dan Departemen Kehutanan dalam waktu dekat. “Kerjasama dengan Kehutanan itu untuk lahan pengembangan komoditas peternakan dan kedelai. Sedangkan dengan TNI untuk komoditas beras, gula dan jagung,” paparnya.
Selain itu, Gubernur Jatim dalam waktu dekat juga akan membuat MoU dengan Bupati dan Walikota se Jatim untuk implementasi program pengembangan lima komoditas unggulan pangan di Jatim.
“Kami juga berharap, kabupaten dan kota di Jatim segera menyiapkan blue print untuk pengembangan lima komoditas unggulan pangan yang cocok untuk dikembangkan di daerahnya,”ujarnya.
Sedangkan tugas Pemprov Jatim pada tahun 2014 ini, kata Agus Dono akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur pertanian. Misalnya, dengan membuat embung untuk menampung air hujan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pertanian dikala musim kemarau. Lalu memberikan bantuan mesin mini trieldmild untuk pembuatan pakan ternak bagi kelompok petani ternak, serta memberikan bantuan mesin potong padi di daerah yang sulit mendapatkan tenaga kerja untuk memanen.
Maka itu Komisi B DPRD Jatim juga berharap kepada kabupaten dan kota di Jatim yang belum membuat Perda tentang Pertanian Berkelanjutan supaya segera membikin. Pasalnya, perda itu sangat diperlukan untuk melindungi lahan pertanian agar tidak alih fungsi untuk kepentingan lain karena lahan pengganti sekarang ini sulit didapatkan. (rif)