Ketua DPD Partai Golkar Jatim, M Sarmuji didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim Blegur Prijanggono
Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur ingin melibatkan stakeholder dunia pendidikan untuk berkontribusi dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tahun 2022.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ketua Golkar Jatim, M Sarmuji di sela acara FGD membedah RUU Sisdiknas 2022, oleh Bidang Pendidikan, Cendikiawan, Seni & Budaya DPD Partai Golkar Jatim di Ruang Rapat Gatra DPD PG Jatim, Surabaya, Jumat (9/9/2022) maqlam.
“Kita mau memaksimalkan stakeholder untuk berkontribusi dalam RUU Sisdiknas 2022. Kita mau pembahasan RUU Sisdiknas ini lebih melibatkan publik, lebih mengakomodir dialektika di masyarakat. Terutama memang mereka yang menjadi pemangku dunia pendidikan,” kata Sarmuji kepada awak media.
Karena, menurut dia, stakeholder pendidikan tentu saja dinilainya lebih paham terhadap kondisi yang ada di lapangan. Sementara pemerintah dan partai politik harus mendengarkan aspirasi stakeholder pendidikan secara seksama.
“Bagaimana pendapat mereka tentang dunia pendidikan di Indonesia dan bagaimana RUU (Sisdiknas 2022) ini betul-betul mengakomodir kepentingan masyarakat,” katanya.
Sarmuji menerangkan, bahwa pemerintah memang berkomitmen menyediakan anggaran 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan. Akan tetapi, anggaran berapapun dinilainya tidak akan cukup untuk membiayai pendidikan di Indonesia.
“Seberapapun anggaran yang disiapkan pemerintah tidak akan cukup membiayai pendidikan di Indonesia. Karena itu partisipasi masyarakat menjadi sangat penting,” tegasnya.
Ia berpendapat bahwa stakeholder yang bergerak di sektor pendidikan adalah mereka yang justru membantu negara mencapai tujuan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Karenanya, penyusunan RUU Sisdiknas 2022 ini dinilainya membutuhkan keterlibatan stakeholder pendidikan.
“Negara banyak berhutang kepada dunia pendidikan swasta, dunia pesantren, yang sebagian besar pembiayaannya ditanggung oleh masyarakat sendiri,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sarmuji menegaskan, bahwa mendengarkan masukan dari mereka dalam penyusunan RUU Sisdiknas 2022 adalah sesuatu yang diperlukan. Pasalnya, mereka juga telah berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Karena itu kenapa kita mengundang hampir semua stakeholder dunia pendidikan kita di Jatim,” kata Sarmuji.
Secara khusus, Sarmuji juga mengungkapkan, bahwa Fraksi Golkar DPR RI telah merekomendasikan agar pendidikan Pancasila masuk ke dalam kurikulum pendidikan.
Sementara pada naskah RUU Sisdiknas sendiri, dikatakannya jika pendidikan Pancasila telah dimasukkan sebagai salah satu pelajaran wajib pada seluruh jenjang sekolah.
“Pendidikan Pancasila masuk ke dalam salah satu mata pelajaran wajib di sekolah di semua tingkatan, mulai TK. Jadi metodenya disesuaikan dengan murid. Tapi sudah menjadi kurikulum wajib masuk dalam pendidikan,” pungkasnya. (KN01)