Sekdaprov Jatim Adhy Karyono saat menghadiri sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan Dinas DP3AK Jatim, di Hotel Dafam – Surabaya, Selasa (9/5/2023).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan sosialisasi pemanfaatan data kependudukan, Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan. Kegiatan ini juga sekaligus melaunching inovasi “kolak pisang” dan monitoring sistem integrasi data kependudukan “m-sink”.
Kepala Dinas DP3AK Jatim, Restu Novi Widyani, mengatakan, tujuan diadakannya acara Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan di Jawa Timur ini adalah sebagai upaya adaptif untuk dapat memahami dan menjawab tantangan yang berkembang, seiring dengan adanya kemajuan teknologi, banyaknya inovasi dan dinamika dalam layanan kependudukan, adanya peningkatan jumlah penduduk, pertimbangan segi keamanan data, akses dalam pemanfaatan data oleh lembaga pengguna, serta telah terintegrasinya layanan adminduk dengan berbagai lembaga.
“Kegiatan ini mendukung peningkatan mutu pelayanan administrasi kependudukan yang berbasiskan data kependudukan yang akurat dan terpercaya menyongsong Pemilu 2024,” katanya saat sambutan pada acara yang berlangsung di Hotel Dafam – Surabaya, Selasa (9/5/2023).
Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang terdiri dari Kepala OPD provinsi 54 orang, kepala dinas dukcapil se-Jatim 38 orang, dari Bank Jatim serta selebihnya panitia dan pejabat di lingkungan DP3AK Jatim. Sementara narasumber Dirjen Dukcapil, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
Menurut Novi, ada beberapa target kinerja Dukcapil pada 2023 ini. Di antaranya, perekaman KTP-el mencapai 99,4 persen, kepemilikan KIA 50 persen, akta kelahiran 98 persen, akses data minimal 15 OPD dan IKD 25 persen dari total perekaman.
Peserta Sosialisasi ini berjumlah kurang lebih 100 orang terdiri dari yaitu Kepala OPD Tingkat Provinsi 54 Orang, Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota 38 Orang dan Panitia Provinsi 9 Orang. (KN04)