Denpasar, mediakorannusantara.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menilai inovasi teknologi merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, rendemen, dan pengembangan produk hasil hutan yang bernilai tambah.
“Kayu adalah material yang keunggulannya luar biasa dan masih sangat relevan untuk masa depan,” kata Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam dan Ketenaganukliran BRIN Ratih Damayanti dalam keterangan bersama Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang diterima di Denpasar, Bali, Jumat (24/7/2026).
Senada, Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI) Tjipta Purwita menyampaikan bahwa tantangan dalam hilirisasi industri kayu saat ini meliputi kepastian bahan baku, efisiensi produksi, dan kepastian pasar serta daya saing.
Lebih lanjut, perizinan yang belum efisien, dampak geopolitik dan dinamika global dari kebutuhan pasar (market requirement) terhadap pasar dan persaingan dengan material substitusi produk kayu turut menjadi hambatan.
“Pelaku usaha membutuhkan dukungan fiskal untuk impor permesinan, pembiayaan modernisasi infrastruktur pengolahan kayu, perbaikan regulasi perizinan,” ujar Tjipta.
Selain itu, Tjipta mengatakan pelaku usaha juga membutuhkan dukungan berupa penguatan pasar domestik melalui pengadaan pemerintah melalui platform digital pengadaan barang dan jasa (Inaproc).
Tjipta melanjutkan, penguatan implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/Kelestarian (SVLK), market intelligence, diversifikasi pasar, fleksibilitas penggunaan bahan baku, kemitraan hulu hilir, dan pembangunan hutan tanaman industri juga penting untuk menjadi perhatian ke depan.
Sementara itu, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Ade Mukadi juga menegaskan bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah kolaborasi dan kesamaan visi dan misi hilirisasi.
“Ini adalah sebagai modalitas dalam penguatan industri hasil hutan, sehingga sunset industri pengolahan hasil hutan bisa terbantahkan,” ujar Ade.
Tak hanya itu, Ade mengatakan Kemenhut juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan momentum konsultasi publik sebagai langkah bersama membangun ekosistem industri hasil hutan Indonesia yang kuat secara ekonomi sekaligus unggul dalam aspek keberlanjutan. (wa/an)