Jakarta (KN) – Masih eksisnya Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan berbagai macam persoalan menambah keprihatinan beberapa aktivis LSM akan kebijakan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena itu banyak tudingan miring terhadap SKK Migas tersebut. “SKK Migas sebaiknya dibubarkan saja,” ungkap Direktur Eksekutif Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) M Hatta Taliwang, dalam diskusi bertema “Masihkah SKK Migas Diperlukan?”
Dia menjelaskan, dari hasil Judicial Review yang dilakukan Prof Din Syamsuddin atas UU Migas, tidak merekomendasikan pembentukan SKK Migas, melainkan dikembalikan ke BUMN (Pertamina). “SKK Migas wujud lain dari BP MIGAS yang sudah terbukti sebagai sarang korupsi,” tegas Hatta Taliwang saat di temui di Surabaya.
Menanggapi bola panas korupsi SKK Migas yang menyeret mantan kepala SKK Migas Rudy Rubiandini menjadi terdakwa di Pengadilan Tipikor, Hatta Taliwang melihat sebagai gunung es dalam pengungkapan korupsi di lingkungan sektor Migas. “Saya hakkul yakin, korupsi disektor Migas masih lebih dahsyat dibandingkan yang terungkap di pengadilan saat ini. Keberadaan SKK Migas tidak lebih sebagai perpanjangan wadah korupsi,” kata dia.
Selain itu, terungkap data jika SKK Migas sudah tak diperlukan masyarakat karean lantasan konstitusinya tidak ada. SKK Migas tak memiliki payung hukum. UU Migas 22/2001 tentang Migas, telah membatalkan keberadaan BP dan BPH Migas. (red)