Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Jatim dalam rangka implementasi Perda Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMK Negeri 1 Nganjuk, Selasa (7/11/2023).
Nganjuk (mediakorannusantara.com) – Anggaran pendidikan di Jawa Timur di era Gubernur Khofifah Indar Parawansa terus melonjak setiap tahunnya. Kali ini, Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim mendapat kucuran sebanyak Rp12 triliun. Angka itu separuh dari total belanja di APBD 2024 yang ditaksir Rp31 triliun.
Gemuknya anggaran untuk pendidikan itu rupanya belum sebanding akan kualitasnya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya gejolak di setiap daerah yang ada di Jawa Timur.
Gejolak itu pun terungkap saat Kunjungan Kerja Komisi E DPRD Jatim dalam rangka implementasi Perda Provinsi Jawa Timur No 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SMK Negeri 1 Nganjuk, Selasa (7/11/2023).
Acara yang dikemas melalui diskusi panel ini dihadiri seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK se Kabupaten Nganjuk, Komite Sekolah, Perwakilan MKKS dan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Jatim di Wilayah Nganjuk, Evi Dwi Widajanti. Hampir seluruh anggota Komisi E DPRD Jatim pun tampak hadir termasuk Ketua Wara Sundari Renny Pramana.
Mujianto, salah satu perwakilan dari sekolah menanyakan kepada jajaran Komisi yang membidangi Kesra ini. “Apakah anggaran Dinas Pendidikan Provinsi sudah 20 persen dari APBD Jatim?,” tanyanya.
Pertanyaan itu langsung dijawab oleh anggota Komisi E DPRD Jatim, Ida Bagus Nugroho. “Bukan 20 persen lagi, tapi APBD untuk Dinas Pendidikan Jatim sebesar Rp12 triliun. Hampir separuhnya,” tegas Ida Bagus politisi Asal PDIP ini.
Sementara, anggota Komisi E lainnya, Imam Makruf menjelaskan bahwa dengan besaran anggaran yang mencapai Rp12 triliun ini dinilai belum sebanding karena masih banyak gejolak di lapangan. Khususnya para sekolah dan guru yang ada di Kabupaten Nganjuk.
“Ini yang akan kami telusuri, karena di lapangan masih banyak gejolak. Kita akan cari tahu akar permasalahannya dimana. Di Nganjuk sendiri keluhannya mereka sama seperti di daerah lain,” ungkapnya.
Politisi Gerindra ini berharap keluhan-keluhan yang ada di daerah soal pendidikan harus dirumuskan. Dalam hal ini, kata Makruf agar segala permasalahan pendidikan bisa disodorkan ke tingkat provinsi.
“Mereka (pihak sekolah SMA/SMK, red) harus merumuskan masalahnya apa saja. Baru kita akan bawa ke Provinsi, dalam hal ini Dinas Pendidikan,” terangnya.
Pada kesempatan sama, Jamaludin, Ketua Komite SMAN 1 Kertosono, mengungkapkan sangat rawan soal sumbangan-sumbangan seragam ini. Disamping itu, mengenai sumbangan sekolah yang seakan-akan menjadi momok bagi pihak sekolah.
“Kalau tidak pakai seragam ini bagaimana. Selanjutnya, mengenai sumbangan sekolah. Dan bantuan komputer kami hanya mendapatkan 5 Unit komputer. Bagaimana caranya memajukan bangsa kita. Lalu kita meminta sumbangan ke wali murid nanti dipermasalahkan,” bebernya.
Sementara, Kacabdin Pendidikan Jatim di Wilayah Nganjuk, Evi Dwi Widajanti pada kesempatan ini turut meminta agar ada pembangunan di kantor Cabdin Pendidikan Nganjuk.
“Kami mengharapkan sarpras di Ngajuk masih banyak yang kurang dan perlu bantuan Komisi E DPRD Jatim. Khususnya kantor kami sangat melas. Kami berharap untuk bantuan yang ada di DPRD jatim untuk sekolah, untuk generasi penerus kita. Tanpa adanya sarpras rasanya kurang maju,” pinta Evi.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana menegaskan akan terus mengawal penambahan anggaran Dindik Jatim yang mencapai Rp12 triliun ini bisa tepat sasaran.
Politisi PDIP ini pun tidak ingin ada lagi dinamika permasalahan dunia pendidikan di Jawa Timur. Oleh karenanya, Komisi E berkomitmen terus mengawal anggaran gemuk ini.
“Nanti kita akan bahas bersama penambahan anggaran yang mencapai Rp12 triliun itu tepat sasaran atau tidak. Kami minta tidak ada lagi persoalan yang rumit. Karena selama ini masih banyak keluhan tetapi tidak terselesaikan. Maka kita akan kawal bersama anggarannya bisa tepat sasaran,” terangnya.
Pihaknya juga menyampaikan akan belanja masalah dunia pendidikan di Jawa Timur. “Kami akan terus belanja masalah karena pasca penerimaan siswa baru ini kan dinamikanya sangat banyak, sehingga kita perlu tahu dan bagaimana cara mengurainya,” tandas Bunda Wara, sapaan akrabnya ini. (KN01)