Surabaya, mediakorannusantara.com – Dinas Pendidikan Jawa Timur belum memastikan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) untuk SMA/SMK, meskipun dari data Satgas Penanganan COVID-19 setempat menyatakan pada Minggu (7/3) sebanyak 19 kabupaten/kota sudah zona kuning.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Surabaya-Sidoarjo, Lutfi Isa Ansori mengatakan pihaknya hanya mendengar ada target dari Presiden Joko Widodo kalau PTM dimulai semester kedua, sekitar bulan Juli mendatang.
“Namun saat ini belum ada pembahasan di tingkat Dinas Pendidikan Jatim terkait teknis pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya di Surabaya, Senin.8/3
Sejauh ini, kata Lutfi, sistem yang diterapkan oleh Disdik Jatim ialah pembelajaran daring. Regulasi ini menyesuaikan aturan yang berlaku. Apalagi sekarang masih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
“Jika kebijakan tersebut memang diterapkan bulan Juli mendatang, harus ada regulasi maupun payung hukum yang jelas. Kemudian yang harus disiapkan juga adalah sekolah dan para guru-gurunya,” kata dia.
Secara terpisah, Anggota Dewan Pendidikan Jatim, Isa Ansori menilai bahwa pembukaan sekolah-sekolah sudah ditunggu masyarakat terutama orang tua.
Menurutnya pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 tidak maksimal. Kendala utamanya adalah fasilitas pendidikan yang kurang.
“Selama ini sistem pendidikan dilakukan secara konvensional dengan metode tatap muka di sekolah. Nah kemudian karena pandemi dipindahkan ke rumah dengan cara online atau daring,” ucapnya.
“Secara fasilitas tentu tidak memenuhi, orang tua tidak selalu ada untuk mendampingi, kemampuan alat, ekonomi, dan pengetahuan tidak sama satu dengan yang lain sehingga sangat tidak efektif,” kata dia melanjutkan.
Jika PTM dimulai Juni, Isa memberi imbauan seperti halnya Lutfi, yakni harus ada rambu-rambu atau regulasi dalam pelaksanaan PTM.
Misalnya guru dan siswa harus dipastikan sehat, kemudian sarana dan prasarana sekolah juga harus menerapkan protokol kesehatan.
“Hanya saja kalau ini dibebankan ke sekolah tentu akan menjadi persoalan, saya kira pemerintah harus hadir dan bersinergi. Yakni memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten terkait kesiapan sekolah tatap muka,” katanya. (an/wan)