Surabaya (KN) – Kasi Pidana Khusus Kejati Jatim, Rohmadi mengungkapkan, penyidikan dilakukan karena dana hibah tahun 2011 yang diberikan ke Sekolah Dasar (SD) dalam bentuk pembangunan ruang kelas, diduga kuat tidak sesuai dengan jumlah dana hibah yang diberikan.“Informasi 200 ke atas penerima hibah dan tidak ada pertanggungjawabannya,” kata Rohmadi kepada, Selasa (7/1/2014).
Sejuah ini sudah ada 3 pengurus SD yang diperiksa kejati dan mengaku tidak puas dengan hasil pembangunan ruang kelas dari dana hibah tersebut.
“Mereka mengaku tidak puas dengan hasil pembangunan ruang kelas. Karena dana yang diberikan bervariasi antara Rp 400 juta hingga Rp 800 juta,” terangnya.
Sedangkan keterlibatan anggota dewan, kata Rohmadi, dana hibah dicairkan oleh anggota DPRD setelah mendatangi sekolah yang membutuhkan pembangunan ruang kelas. “Jadi pihak sekolah disuruh membuat proposal untuk dimasukkan ke SKPD agar mendapat bantuan dana hibah untuk pembangunan ruang kelas,” lanjut Rohmadi.
Dari hasil keterangan sementara penerima hibah menyebutkan, setelah dana cair tidak masuk dalam rekening sekolah melainkan dibawa oleh orang suruhan anggota dewan yang nantinya akan membangun ruang kelas sekolah tersebut.
Rohmadi juga menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada dana hibah yang diselewengkan pada tahun berikutnya. “Ada anggota dewan yang datang ke sekolah di daerah dapilnya. Lalu dia bilang kamu perlu apa, perlu ruang kelas, dia bikin buat proposal melalui Pemkot lalu cair.
Mestinya dana hibah itu masuk ke rek sekolah. Karena dikawal, dana hibah tersebut masuk ke orang suruhan anggota dewan. Orang ini yang mengerjakan bangunan itu. Tapi penerima hibah ini mengaku kecewa karena kualitas bangunan tak sesuai yang diharapkan,” pungkasnya. (red)