Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Junaedi mendorong Pemkot Surabaya mengeluarkan kebijakan baru terkait penanganan SMA/SMK. Kebijakan itu bisa dikemas dengan Kartu Surabaya Pintar (KSP).Politisi Partai Demokrat Surabaya ini menjelaskan, KSP ini nanti menyasar warga miskin yang butuh biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. Sebab, biaya SMA/SMK sejak penanganannya diamnil alih pemerintah provinsi tidak gratis lagi.
“Saya memberi masukan ke Pemkot agar membuat Kartu Surabaya Pintar bagi warga tidak mampu untuk SMA dan SMK,” ujarnya, Selasa (19/2).
Menurutnya, basis data nantinya mengacu kepada data yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Bappemas. Kedua instansi ini harus memiliki data warga miskin dan anak putus sekolah. “Tinggal koneksifitas antar OPD di Pemkot dengan bu wali,” tambahnya.
Junaedi mendorong kepada Pemkot Surabaya berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait boleh tidaknya pemerintah memberi bantuan kepada siswa miskin SMA/SMK di Surabaya. “Kalau belum yakin monggo konsultasi, karena kami sudah konsultasi ke kemendagri,” ungkapnya.
Dari konsultasi yang dilakukan, kata Junaedi, pemkota boleh memberi bantuan secara personel kepada siswa SMA/SMK yang kurang mampu. Bantuan personal itu tidak melanggar aturan.
Meski begitu, bantuan untuk siswa miskin jenjang SMA/SMK belum dianggarkan di APBD 2019. Tapi, jika Pemkot Surabaya berniat membantu, dana bantuan itu bisa diakomodasi melalu perubahan anggaran keuangan (PAK) 2019.
Junaedi mengapresiasi rencana Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang akan menggratiskan SMA/SMK. Wacana itu cukup bagus untuk menunjang keberlangsungan pendidikan siswa kurang mampu. “Saya apresiasi dan mendukung rencana itu,” tandasnya. (KN01)