Surabaya (mediakorannusantara.com) – Setelah dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2024-2029, Deni Wicaksono menegaskan komitmennya untuk menjaga tradisi penetapan APBD tepat waktu pada 10 November, yang telah menjadi simbol penting bagi pemerintahan di Jawa Timur.
Deni Wicaksono yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim itu mengungkapkan bahwa meski waktu pembahasan APBD 2025 relatif singkat, namun proses ini tidak dimulai dari nol. Ia menggarisbawahi bahwa DPRD periode sebelumnya sudah melakukan sejumlah pembahasan awal sehingga pembahasan lanjutan oleh anggota DPRD yang baru dilantik dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Pembahasan APBD 2025 ini memang waktunya singkat, tapi kita masih berupaya agar tradisi penetapan pada 10 November bisa dilaksanakan. Prosesnya tidak dimulai dari awal karena beberapa bulan lalu sudah ada pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh anggota lama,” jelas Deni Wicaksono ditemui usai rapat paripurna di DPRD jatim, Kamis (24/10/2024).
Menurut Deni, salah satu kunci untuk mempercepat pembahasan APBD 2025 adalah meminta masukan dari anggota baru DPRD. Ia optimis bahwa dengan kolaborasi yang baik antara anggota lama dan anggota baru, pembahasan dapat diselesaikan dengan tepat waktu, terutama setelah alat kelengkapan dewan (AKD) terbentuk secara lengkap dan pimpinan di masing-masing komisi sudah ditetapkan.
“Kali ini kami akan meminta masukan dari anggota baru. Saya rasa ini akan membuat proses pembahasan lebih cepat karena AKD sudah terbentuk. Pimpinan di masing-masing komisi juga sudah mulai bekerja, sehingga kita bisa langsung membahas APBD di tingkat komisi,” ujarnya.
Deni menambahkan, meskipun waktunya terbilang pendek, namun pembahasan yang tidak dimulai dari awal memberi optimisme tersendiri. Setiap komisi di DPRD sudah memiliki kerangka kerja yang jelas untuk segera melanjutkan pembahasan yang tertunda dan fokus pada program-program prioritas untuk tahun 2025.
Penetapan APBD pada 10 November, yang bertepatan dengan Hari Pahlawan, telah menjadi tradisi di Jawa Timur. Menurut Deni, tradisi ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga memiliki makna penting sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan dan simbol pengabdian pemerintah kepada rakyat.
“Penetapan APBD pada 10 November bukan hanya tradisi, tapi juga memiliki makna historis yang penting. Ini adalah simbol pengabdian kita kepada masyarakat, sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa,” jelasnya.
Deni menegaskan bahwa target ini sangat penting untuk dipertahankan agar pemerintah provinsi dapat segera melaksanakan program-program yang direncanakan pada awal tahun 2025. Dengan demikian, penetapan yang tepat waktu akan memberikan kepastian hukum dan anggaran bagi berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. (KN01)
Safari ke Pondok Pesantren, Cagub dan Cawagub Risma – Gus Hans Dukung Kemandirian Pesantren dan Perbaikan Kualitas Lingkungan
Pacitan (mediakorannusantara.com) – Calon Gubernur (Cagub) Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini (Bu Risma) dan Wakilnya KH. Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), melakukan Safari Pondok Pesantren dalam Rangka Hari Santri Nasiional ke Pondok Pesantren (Ponpes) Tremas, Pacitan, Senin (21/10). Keduanya diterima oleh KH Fuad Habib Dimyati Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Tremas Pacitan, yang didampingi KH Lukman Harist Dimyati, KH Abdillah Nawawi LC, dan Ibu Nyai Inayah Fuad, serta segenap pemangku (Ponpes) Tremas Pacitan.
Dalam suasana keakraban yang luar biasa, dibicarakan tentang kemandirian Pondok Pesantren yang sudah dijalankan oleh Pondok Pesantren (Ponpes) Tremas, Pacitan. “Bahkan kami juga membantu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bergerak untuk membantu pengairan sawah-sawah di sekitar Ponpes,” lanjut KH Lukman Harist Dimyati.
“Ini luar biasa karena dari Ponpes bisa keluar solusi untuk membantu Warga sekitar melalui Energi Baru dan Terbaharukan (EBT) yang hemat dan berwawawasan lingkungan,” tutur Risma.
Dalan acara tersebut, Risma juga mendengar permasalahan yang sering terjadi di Ponpes Termas. “Sungai di sekitar Ponpes sudah waktunya dikeruk karena sedimentasinya mengancam banjir bandang. Namun terkendala perizinan dari Balai Besar dan keberadaan Pasir ,” ucap KH Fuad Habib Dimyati.
“Insya ALLAH saya akan bantu pak Kyai. Saat mrnjadi Walikota Surabaya dan Menteri Sosial, saya sudah terbiasa mengatasi masalah sedimentasi sungai dan normalisasi, serta berurusan dengan Balai Besar. Karena begitu banjir bandang, maka habis semua aset Waga,” tutur Risma.
“Jika Allah menghendaki saya jadi pak Kyai, salah satu fokus utama saya itu membenahi pendidikan pesantren. Karena keberadaan pondok pesantren itu sangat penting, terutama di Jawa Timur. Tanpa keberadaan Ponpes-Ponpes ini, anak-anak kita tidak akan merasakan pendidikan yang layak. Ini yang musti diperhatikan,” lanjut Risma terkait Hari Santri Nasional.
Pada kesempatan itu, Risma meminta doa supaya diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani takdirnya sebagai manusia biasa. “Saya tidak minta didoakan aneh-aneh. Saya cuma minta didoakan sehat dan kuat menjalani proses ini,” paparnya.
“Saya tidak pernah minta menjadi seorang Gubernur Pak Kyai. Karena itu berat. Waktu saya jadi Wali Kota dan Menteri dulu juga begitu. Berat, saya takut kalau tidak bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Namun seandainya mendapatkan Amanah itu, maka haruslah dijalankan sebaik-baiknya,” ungkap Risma menambahkan.
Dan dilanjutkan doa dari pemangku Ponpes Termas untuk bu Risma dikarunai yang terbaik bagi Jawa Timur. “Kursi ini, pernah diduduki Gus Dur, Pak SBY, dan Pak Jokowi, sekatang diduduki Bu Risma,” pungkas KH Fuad Habib Dimyati dengan tersenyum penuh makna. (KN01)