SURABAYA, mediakorannusantara.com — Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Zuhrotul Mar’ah, menerima keluhan warga terkait status desil kemiskinan yang tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Keluhan tersebut disampaikan warga dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat atau reses di Jalan Tambak Asri, Kelurahan Morokrembangan, pada Jumat (2/10/2026) malam,
Ketua RW 09, Johan Tri Cahyono, mengungkapkan adanya seorang warga lanjut usia atau lansia hidup sebatang kara yang justru masuk dalam kategori mampu atau desil 9.
Ia membandingkan ketimpangan tersebut dengan data yang pernah ia ketahui.
“Warga saya lansia tunggal itu masuk desil 9, padahal harusnya desil 1 sampai 4. Sedangkan anak mantan menteri keuangan saja dulu tercatat di desil 7,” keluh Johan.
Johan menambahkan, kondisi lansia tersebut sangat memprihatinkan.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat maupun pemerintah kota untuk melakukan verifikasi dan pendataan ulang agar bantuan sosial atau Bansos tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, Zuhrotul menjelaskan bahwa data desil bukan satu-satunya dasar penentu pemberian Bansos di Surabaya.
Menurut Zuhrotul, kondisi faktual warga di lapangan juga bisa diperjuangkan melalui proses musyawarah di tingkat kelurahan.
“Bantuan sosial di Surabaya tidak hanya melihat desil. Desil itu hanya pemeringkatan. Tapi kalau pemeringkatannya tidak pas, akhirnya penyaluran Bansos juga tidak tepat sasaran,” ujar politisi perempuan dari Partai Amanat Nasional atau PAN ini.
Oleh karena itu, Zuhrotul meminta proses verifikasi data ke depan wajib melibatkan unsur masyarakat di tingkat akar rumput, seperti RT, RW, Kader Surabaya Hebat atau KSH, PKK, Karang Taruna, hingga tokoh masyarakat.
“Keterlibatan mereka sangat penting agar data yang digunakan benar-benar valid dan menggambarkan kondisi riil warga di lapangan,” pungkasnya.
( wa/an)