KORAN NUSANTARA
Headline indeks Surabaya

Dana Pokir Dewan Belum Diserap Masyarakat

Anggota Komisi A DPRD Surabaya Ghofar Ismail.

Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Program temu warga secara kontinu yang digagas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diharapkan dapat mempercepat realisasi Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Surabaya.
Ada tiga program temu warga Pemkot Surabaya yaitu, Ngobrol Bareng Santai (Ngobras), Dialog langsung dengan Walikota di lobby Balaikota Surabaya setiap Sabtu pagi.

“Selama ini dewan melalui dana pokir sampai dana hibah dan lain-lainnya belum ada yang terserap oleh masyarakat. Dan sudah waktunya masyarakat menyampaikan uneg-unegnya kepada Wali Kota Eri Cahyadi,” ujar anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Ghofar Ismail ST di Surabaya, Jumat (22/7/2022).

Ia menjelaskan, uneg-uneg atau keluh kesah masyarakat yang langsung disampaikan ke Wali Kota Eri Cahyadi supaya permasalahan yang ada di bawah bisa tuntas, dan bisa membantu warga baik kegiatan sosial, hibah, fisik, ekonomi, dan lain sebagainya.

“Jadi ini harapan kami di legislatif terhadap langkah Eri Cahyadi yang langsung bertatap muka dengan masyarakat,” tutur Ghofar Ismail.

Ia menambahkan, program temu warga ini supaya Pemkot Surabaya tahu persis apa yang menjadi keluhan warga, terutama masalah ekonomi. Perlu diketahui, sekarang ini warga banyak yang menjerit akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Jadi, masyarakat sekarang ini harus pintar me-manage keuangan rumah tangganya.

Saat disinggung soal SDM seperti Kelurahan dan Kecamatan, Politisi PAN Kota Surabaya ini menilai, dalam pelayanan masyarakat penting SDM Kelurahan harus dioptimalkan, terutama soal urusan Adminduk atau Administrasi Kependudukan seperti, KTP, Akte Kelahiran dan Kematian, Akte Nikah.

“Kemarin kita sudah tegur Kadispendukcapil Surabaya, kalau bisa urusan Andminduk clear 10 menit,” tegas Ghofar Ismali.

Dirinya kembali mengatakan, sekarang ini kami melihat sudah banyak OPD-OPD yang turun gunung ke setiap Kelurahan dan Kecamatan, ini lebih karena perintah wali kota yaitu, urusan surat menyurat harus selesai satu hari.

“Namun terpenting, untuk SDM pegawai Kelurahan dan Kecamatan harus ada Bimtek, untuk lebih meningkatkan skil kinerjanya, sehingga layanan publik dapat maksimal, efisien, efektif terlayani,” pungkasnya. (jack)

Related posts

Ketua DPRD Jatim akui belum diberitahu rencana bentuk Satgas COVID-19

BPK temukan Anggaran Belanja Pemkab Jember Rp70 miliar tak tepat

Di Upacara Harkitnas ke-115, Gubernur Khofifah Beri Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya dan Bonus pada Atlet Jatim yang Berprestasi di SEA Games Kamboja

kornus