JAKARTA, mediakorannusantara.com – Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian optimistis bahwa program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kawasan perbatasan akan efektif menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan wilayah.
Tito Karnavian menyampaikan dalam konferensi pers di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis, bahwa bedah rumah di perbatasan ini bisa juga men-trigger, men-encourage mendorong teman-teman dari kementerian lain juga untuk buat program di perbatasan, entah di bidang pasar mungkin, atau bangun dermaga, kemudian sekolah, spesifik yang untuk di daerah perbatasan.
Tito Karnavian mengatakan program yang dijalankan oleh BNPP bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan.
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa program disusun untuk benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat di wilayah tersebut serta meningkatkan kesejahteraan warga perbatasan agar merasa bangga menjadi bagian dari Indonesia.
Tito Karnavian menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan juga memiliki dampak strategis dalam memperkuat ketahanan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait optimistis program bedah rumah tersebut akan memicu roda perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan di wilayah perbatasan.
Maruarar Sirait menjelaskan bahwa ada kegiatan ekonomi karena misalnya mereka akan pesan barang dari toko material, toko material akan hidup, semennya, pasirnya, truk-truk yang mengangkut ke tempat proyek juga akan hidup sopirnya, ibu-ibu yang jualan, warung juga akan jalan, sehingga ekonomi itu bergerak secara utuh dan menambah lapangan kerja.
Maruarar Sirait menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Maruarar Sirait berujar bahwa anggaran kementerian sekitar Rp10 triliun lebih, dan 80 persen didedikasikan untuk bedah rumah.
Maruarar Sirait menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.
Menurut Maruarar Sirait, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, yang mana jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.(wa/ar)