Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak .
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menanggapi sikap keberatan Pemkot Surabaya terhadap rencana masuknya bus Trans Jatim Koridor VII ke Terminal Intermoda Joyoboyo (TIJ).
Ia menyampaikan pentingnya komunikasi dan penyelarasan dalam implementasi sistem transportasi terpadu di kawasan Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan).
“Kita kan punya Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP). Ini sebuah kajian yang melihat kawasan Gerbangkertosusila sebagai kawasan yang terintegrasi,” ujar Emil kepada awak media di Surabaya, Rabu (23/7/2025) petang.
Menurut Emil, keberadaan SUMP memungkinkan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jatim untuk merespons dengan cepat jika terdapat area yang belum siap untuk diimplementasikan.
Ia menegaskan bahwa koridor lain yang telah siap dapat segera dijalankan sembari menunggu penyelarasan di wilayah yang masih menolak.
“Karena itu, Dishub Provinsi bisa cepat merespon kalau memang ada satu area yang masih belum siap untuk diimplementasikan, kita ada koridor lain yang siap untuk segera diimplementasikan,” ujar Emil.
Terkait sikap Pemkot Surabaya, Emil menyatakan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan Dishub setempat untuk mencari titik temu sinergi.
“Nah, bagaimana kemudian dengan Surabaya, tentu kita akan terus melakukan komunikasi dengan Dishub Surabaya, dengan Pak Wali (Eri Cahyadi), kira-kira ruang-ruang apa yang bisa disinkronisasi dan disinergikan,” ucap Emil.
Ia menilai bahwa proyek Trans Jatim harus mampu mengintegrasikan konektivitas intra dan antar kota/kabupaten di kawasan Surabaya Raya, sehingga keselarasan kebijakan menjadi keharusan. Emil pun menyatakan sikap optimistis meski prosesnya membutuhkan waktu.
“Karena ini kan konektivitas intra Surabaya dan antar Surabaya, ini juga kan harus selaras. Jadi saya cenderung optimis, cuma memang butuh waktu dan penyelarasan,” sebut Emil.
Lebih lanjut, Emil menambahkan bahwa proses komunikasi akan terus dilanjutkan bersama Wali Kota Eri Cahyadi demi implementasi SUMP secara optimal.
“Kami akan kembali ke koordinasi dengan Pak Wali Kota dalam kerangka implementasi Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP),” katanya.
Ia juga menyinggung perkembangan proyek Surabaya Regional Railways Line (SRRL) yang telah ditandatangani dan didorong langsung oleh Presiden melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Bappenas, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Ahamdulillah kita tahu SRRL sudah ditandatangani, atas petunjuk Bapak Presiden dilaksanakan oleh Menhub, Bappenas dan Menteri Keuangan. Ada Pak Menko Infrastuktur juga,” tuturnya.
Emil menyampaikan apresiasi kepada Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan karena telah mendorong realisasi pendanaan besar untuk pembangunan double track dan kereta listrik di kawasan Surabaya Raya.
“Dana ini sangat besar untuk bisa membuat double track dan kereta listrik. Nah, ini akan menjadi penggugah lebih banyak lagi pergerakan Surabaya-Gresik sama Sidoarjo, ini mungkin orang lebih tertarik lagi menggunakan kendaraan transportasi publik,” imbuhnya.
Dalam kesempatan berbeda, sebelumnya Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur, Nyono menjelaskan bahwa Trans Jatim Koridor VII akan mengalami sedikit perubahan rute dengan mengarah ke Lamongan Selatan menuju Paciran.
“Jadi, nanti Koridor VII akan ke arah Lamongan Selatan menuju ke Paciran. Jadi, di situ juga banyak pondok pesantren, banyak kampus dan itu sekarang adalah jalan provinsi,” jelas Nyono.
Adapun Pemkot Surabaya diketahui keberatan dengan rencana masuknya Trans Jatim Koridor VII ke Terminal Joyoboyo. Sebagai alternatif, Pemkot mengusulkan agar rute bus berhenti di kawasan Rusun Karangpilang, Surabaya.
Meski demikian, Nyono menegaskan bahwa Koridor VII direncanakan tetap diluncurkan pada Oktober 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.
“Koridor VII ini nantinya akan diluncurkan Oktober 2025, sebagai hadiah Hari Jadi Provinsi Jatim,” pungkas Nyono. (KN01)