JAKARTA, mediakorannusantara.com – Perum Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memperpanjang tenggat distribusi hingga Juni 2026 guna memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan rasa syukur atas kebijakan tersebut saat ditemui di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat (29/5/2026). “(Dengan) perpanjangan (waktu salur) kami bersyukur karena memang masih banyak yang belum tersalurkan,” ujarnya.
Perum Bulog sebelumnya diberi tenggat waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei 2026 untuk alokasi bantuan Februari-Maret. Karena itu, Ahmad Rizal Ramdhani menyambut positif rencana tambahan waktu penyaluran karena masih terdapat bantuan pangan yang belum tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah.
Ia berharap tambahan waktu distribusi mampu meningkatkan realisasi penyaluran bantuan pangan hingga mencapai 100 persen sehingga seluruh target penerima manfaat dapat terpenuhi secara optimal. “Dengan (perpanjangan) waktu salur harapannya bisa mencapai 100 persen,” tegasnya.
Ahmad Rizal Ramdhani juga memastikan ketersediaan stok beras pemerintah dalam kondisi aman karena saat ini perusahaan BUMN pangan tersebut mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai sekitar 5,3 juta ton. Stok beras ini digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung kelancaran program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat.
Hingga 29 Mei 2026, Bulog mencatat realisasi bantuan pangan telah mencapai 47 persen dari target 33,2 juta penerima manfaat dengan penyaluran mencapai 308 ribu ton beras dan 62 ribu ton Minyakita.
Rizal menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan sebelumnya disebabkan oleh faktor administratif yang baru diterima pada akhir Maret 2026 serta bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, yang membutuhkan penyesuaian distribusi.
Selain itu, keterbatasan pasokan minyak goreng dari skema domestic market obligation (DMO) turut mempengaruhi percepatan distribusi, sehingga penyaluran diprioritaskan untuk kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri. Selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Bulog fokus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tersebut guna mengendalikan inflasi.
Rizal menambahkan bahwa keterbatasan pasokan minyak goreng yang mencapai 35 persen dari skema DMO Kementerian Perdagangan membuat distribusi saat itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri. Ke depan, Bulog akan mempercepat penyaluran bantuan pangan sesuai arahan pemerintah dengan memastikan distribusi berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan tenggat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret 2026 diperpanjang hingga Juni 2026. Keputusan ini disampaikan oleh Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, di Jakarta, Senin (25/5/2026).
“Dalam Rakornis (rapat koordinasi teknis) di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang (bantuan pangan) diperpanjang sampai Juni,” ungkap I Gusti Ketut Astawa.
Pemerintah memastikan implementasi program bantuan pangan turut andil mendukung stabilitas harga pangan, termasuk komoditas minyak goreng. Bapanas bersama Perum Bulog berkomitmen untuk terus mendistribusikan bantuan pangan yang telah diperpanjang kembali hingga Juni mendatang.
I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa perpanjangan pelaksanaan program bantuan pangan hingga Juni dibutuhkan sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga.(wa/an)