Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Ketua KPU Jatim Choirul Anaan pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, di Surabaya (Sambtu (24/6/2024) malam.
Surabaya (mediakoranusantara.com) – Pelaksanaan Pemilu 2024 akan menghasilkan para pemimpin yang akan menduduki jajaran elit di tingkat lokal, regional hingga nasional. Ini artinya, kelancaran pergantian tongkat estafet kepemimpinan tersebut ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh jajaran KPU di tingkat kabupaten, provinsi dan juga tingkat pusat.
Untuk itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara khusus mengajak seluruh jajaran strategis untuk bersama-sama membantu KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Gubernur, tugas KPU ini merupakan tugas yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di semua level untuk masa depan Indonesia.
“Karena nantinya, Pemilu 2024 akan menjadi bagian sirkulasi elit di tingkat lokal hingga nasional. Pilpres melahirkan keterpilihan Presiden dan Wapres. Selanjutnya tersusun kabinet pemerintahan, Presiden mengusulkan Panglima TNI, Kapolri, Duta Besar kepada DPR RI yang juga merupakan hasil Pemilu. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota juga demikian. Terpilih Gubernur/ Wakil Gubernur serta DPRD Provinsi serta Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/ Kota yang akan menentukan sirkulasi para kepala dinas,” papar Khofifah saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (rakor) dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024, Minggu (25/6/2023).
“Betapa tugas dan kewenangan KPU dalam menyekenggarakan pesta demokrasi di Indonesia merupakan tugas besar dan berat. Mari kita do’akan agar semua berjalan lancar dan sukses,” imbuhnya.
Lebih lanjut, menurut Khofifah, KPU bisa menggunakan Pendekatan asimetris yakni dengan menerapkan strategi berdasarkan karakteristik ekosistem sosial budaya masyarakat. Hal ini mengingat tiap daerah di Indonesia memiliki beragam ekosistem sosial budaya.
“Yang dilakukan KPU sungguh tidak sederhana. Pendekatan antara daerah pegunungan tengah Papua dengan daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, pasti berbeda. Ini tidak mudah, bagaimana mengjangkau masyarakat dengan sosial budaya dan ekosistem beragam,” terangnya.
“Lewat pendekatan asimetris oleh KPU pada proses demokratisasi diharapkan bisa menghasilkan pemimpin eksekutif, pemimpin legislatif, hingga jajaran kabinet akan sesuai harapan pemenuhan kebutuhan masyarakat,” Imbuh Khofifah.
Sementara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan Dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU RI di Vasa Hotel Surabaya, Gubernur Khofifah menyambut hangat para anggota KPU dari 14 provinsi dan 171 kabupaten kota. Ia berharap kedepannya akan lebih banyak lagi forum strategis KPU yang diselenggarakan di Jatim.
“Kepada perwakilan 14 provinsi dan 171 kabupaten/kota, saya ucapkan selamat datang di Jawa Timur, Bumi Majapahit yang pertama kali mengenalkan Bhinneka Tunggal Ika dan nama Nusantara. Semoga lebih banyak lagi forum KPU yang strategis yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Timur,” pungkasnya.
Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, menngungkapkan, pendekatan asimetris menjadi atensi bersama KPU RI, terutama terkait logistik. Selain itu, penyusunan kebutuhan logistik Pemilu 2024 harus mengacu pada prinsip tepat jumlah, tepat sasaran, tepat guna, tepat waktu.
“Distribusi logistik juga menjadi atensi kita bersama bagaimana akan tiba di TPS maksimal H-1 pemungutan suara, harus dihitung dengan baik kapan mulai didistribusikan, berapa tenaga yang di butuhkan, armada apa yang harus disiapkan. Itu semua menjadi fokus kita khususnya yang ada di daerah dengan kategori terluar, terpencil, terjauh, terisolasi,” urainya.
“Semoga endingnya terpilih pemimpin-pemimpin yang mampu menjawab ekspektasi dan kebutuhan masyarakat Indonesia,” tutupnya. (KN01)