Jakarta, mediakorannusantara.com – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan peran strategis perguruan tinggi guna memastikan implementasi kebijakan publik berjalan efektif, responsif, dan akuntabel pada Selasa, 28 April 2026.
Yusharto dalam keterangannya di Jakarta menyatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan berbagai program prioritas nasional yang tidak akan berhasil apabila tidak ada keterpaduan yang kuat antara perencanaan di tingkat pusat dengan implementasi yang ada di daerah.
“Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya menyelenggarakan berbagai program prioritas nasional, ini tidak akan berhasil apabila tidak ada keterpaduan yang kuat antara perencanaan ditingkat pusat dengan implementasi yang ada di daerah,” kata Yusharto.
Pernyataan tersebut disampaikan pada seminar nasional bertema “Menjembatani Kesenjangan Kebijakan Publik Daerah: Sinkronisasi Pusat-Daerah, Efisiensi Anggaran, dan Penguatan Kapasitas Implementasi dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Responsif dan Akuntabel” yang diselenggarakan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) di Auditorium Rektorat Lantai IV Gedung Sopandji.
Dalam paparannya, Yusharto menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengakselerasi berbagai program prioritas nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Program-program tersebut mencakup penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan berkelanjutan, hingga pengentasan kemiskinan.
Yusharto mengatakan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, di antaranya belum optimalnya standar penyelarasan output kebijakan, keterbatasan kualitas data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta belum terintegrasinya sistem pelacakan kebijakan.
Faktor lain yang memengaruhi efektivitas implementasi di lapangan adalah adanya kesenjangan kapasitas antara perumus dan pelaksana kebijakan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Yusharto mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) melalui penyediaan data yang lebih valid dan reliabel serta pengembangan kapasitas analis kebijakan di daerah.
“Untuk mengatasi permasalahan ini, kami di BSKDN berupaya menjadi policy hub yang menghubungkan data, analisis, dan kebutuhan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Dalam konteks ini, Yusharto menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, baik sebagai penyedia data dan kajian ilmiah, penerjemah data menjadi rekomendasi kebijakan, maupun penjaga kualitas kebijakan publik.
Yusharto mendorong Unsika dan perguruan tinggi lainnya untuk aktif memanfaatkan berbagai data sektoral yang dimiliki pemerintah serta terlibat dalam riset kebijakan yang aplikatif.
“Tentu saja kami di BSKDN membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan perguruan tinggi. Sinergi ini penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga relevan dan implementatif di lapangan,” katanya.
Yusharto juga menyoroti pentingnya inovasi daerah dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pusat dan implementasi di daerah.
Inovasi menurut Yusharto menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendorong optimalisasi sumber pendanaan alternatif tanpa membebani masyarakat.
Yusharto juga mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) secara kreatif, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Melalui kegiatan ini, BSKDN berharap terbangun kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam memperkuat implementasi kebijakan publik.
Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan kebijakan serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, Unsika dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkecil kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah,” tuturnya.(wa/ar)