Surabaya (KN) – Guna menjaga stok beras nasional, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menugasi Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton dari Vietnam dan Thailand. Salah satu daerah yang menjadi transit beras impor yakni Jawa Timur yang selama ini telah swasembada beras.Untuk itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim, Ardo Sahak menegaskan jangan sampai ada beras impor yang masuk ke pasar Jatim. “Kami telah berkoordinasi dengan Kepala Bulog Divre Jatim dan memang saat ini beras impor sudah masuk di Jatim. Tapi itu hanya transit karena peruntukannya bagi wilayah Indonesia Timur dan tidak boleh masuk ke pasar Jawa Timur, karena stok beras Jatim masih cukup dan tak perlu beras impor,” kata Ardo saat dikonfirmasi, Selasa (8/12/2015).
Untuk transit beras impor ini, kata dia, ada proses bongkar muat di dua pelabuhan di Jatim. Pertama di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan kedua di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. “Proses bongkat muat ini tidak berlangsung lama, karena dua sampai tiga hari setelahnya beras impor sudah mulai didistribusikan ke Indonesia Timur,” jelasnya.
Ia menuturkan, selama proses bongkar muat tersebut, pengamanan dan pemantauan beras impor dilakukan langsung oleh Bulog Jatim dan dijaga ketat aparat kepolisian. “Dari kapal ke gudang Bulog Jatim hanya tempat untuk transitnya saja dan setelahnya langsung dikirim lagi daerah tujuan beras impor,” jelasnya.
Ardo menjelaskan, transit beras impor dilakukan di Jatim lantaran kapal yang mengangkut beras berukuran cukup besar. “Kalau kapal besar ini bersandar ke Kupang NTT pasti kandas. Yang bisa disandar hanya Perak dan Tanjung Wangi. Selanjutnya, beras akan dikirim dengan kapal yang berukuran lebih kecil,” ungkapnya.
Menurutnya, kalau sampai beras impor terjual di Jatim, maka bisa membuat harga beras lokal hancur karena beras impor harganya lebih murah dengan kualitas yang rendah. Ujung-ujungnya, kata dia, yang dirugikan tentunya adalah petani Jatim. “Kita harus melindungi petani. Jangan sampai mereka rugi karena serangan beras impor,” tegasnya.
Ardo berharap, semua pihak yang terkait dengan proses impor dan pengamanan distribusinya agar bisa mengikuti aturan yang telah ditetapkan. (ovi)