Surabaya (KN) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jatim menemukan belasan ribu warga Jawa Timur tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jatim.Supaya ribuan warga tersebut tetap bisa mencoblos dalam pilgub Jatim 29 Agustus nanti, Bawaslu mengusulkan ke KPU Jatim Mengakomodir warga yang tidak masuk dalam DPT. Ini supaya hak konstitusional warga terpenuhi.
“Kita juga dalam rangka upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Jadi kita rekomendasikan ke KPU agar bisa menghitung berapa logistik yang akan disiapkan. Meski sesuai keputusan MK nomor 18, warga tetap bisa memilih dengan menunjukkan KTP maupun KK,” kata Sufiyanto kepada wartawan, Senin (19/8/2013).
Ketua Bawaslu Jatim ini menegaskan, temuan 17.169 pemilih belum terdaftar di DPT Pilgub Jatim bukanlah data asumsi. Melainkan data riil yang ditemukan di lapangan.
Ia mencontohkan, paling banyak ditemukan di daerah Pasuruan. “Hampir seluruh daerah kita temukan,” kata Sufiyanto.
Tapi paling banyak di Pasuruan yang merupakan warga Porong yang pindah ke sana, namun KTP-nya masih Sidoarjo ada sekitar 2 ribuan yang tidak jelas statusnya. “Pawaslu sudah kami instruksikan untuk menyelamatkan jumlah pemilih. Terserah apakah dimasukkan ke Sidoarjo atau ke Pasuruan. Prinsipnya 2 ribuan pemilih ini harus dilindungi,” ujarnya.
Sementara Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis dan Data Agus Mahfudz Fauzi mengatakan, pihaknya hari ini mengadakan rapat koordinasi terkait temuan belasan ribu warga yang tidak masuk dalam DPT dan rekomendasi dari Bawaslu Jatim.
“Kita akan berusaha mencari solusi pemilih pengungsi Lumpur Lapindo, dan diputuskan KPU Kabupaten/Kota harus mencermati mereka dengan melindungi dan mengakomodasi hak pilihnya, misalnya di Pasuruan sudah ditemukan 1.646 pemilih yang akan kita bahas hari ini,” ungkapnya. (ms)