Jakarta, mediakorannusantara.com – Kementerian PPN/Bappenas menekankan pentingnya keterpaduan program dan pendanaan penataan permukiman kumuh perkotaan yang tumbuh dan berkembang dengan cepat.
“Kumuh kota ini luar biasa tumbuh kembangnya di berbagai kota di tanah air ini dan senantiasa penyelesaiannya itu diselesaikan oleh swasta. Kota tiba-tiba di situ menjadi daerah residensial, kemudian masyarakat pasti dimulai dengan sedikit atau banyak praktik-praktik sosial dan seterusnya,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat rapat multi pihak di Gedung Bappenas di Jakarta, Selasa.25/5
Menteri Suharso menyampaikan bahwa kekumuhan juga menjadi target Sustainable Development Goals (SDGs) dan dapat diselesaikan dengan pendekatan multidisiplin.
“Kami ingin bagaimana penyelesaian kekumuhan ini dengan beragam intervensi di kementerian dapat diselesaikan dalam satu paket dan ini adalah pendekatan multidisiplin,” kata Suharso.
Suharso memaparkan tiga prasyarat utama keberhasilan penataan kawasan permukiman kumuh. Pertama, akses yang lebih baik terhadap infrastruktur, meliputi penyediaan akses terhadap layanan dasar dan layanan infrastruktur perkotaan.
Kedua, clear local ownership, meliputi social inclusion (keterlibatan masyarakat) dan keterlibatan pemerintah daerah dengan visi dan kapasitas yang kuat.
Sedangkan syarat ketiga adalah transformasi ekonomi, dengan adanya program inovatif mencakup pengembangan ketangguhan sosial-ekonomi kawasan dan penciptaan kesempatan kerja. Ketiganya menghasilkan peremajaan yang berketahanan dan berkelanjutan (resilient and sustainable).
Lebih lanjut Suharso menyampaikan rapat multi pihak penataan permukiman kumuh perkotaan turut membahas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
“Sekarang BSPS diberikan ke daerah, tapi justru melanggengkan kekumuhan sehingga untuk memberikan air minum, air bersih di daerah itu, jadi sulit. Maka, bagaimana kita menyelesaikannya secara sekaligus agar lebih quality spending,” ujar Menteri Suharso.
Dalam implementasi intervensi terpadu penataan kawasan permukiman kumuh, Kementerian PPN/Bappenas turut berperan untuk perumusan konsep peremajaan kawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan peremajaan kawasan, serta perumusan konsep pembiayaan kerjasama pemerintah dan badan usaha masyarakat serta skema lainnya yang sejenis.(an/wan)