Jakarta, mediakorannusantara.com-Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, minggu menyatakan dukungannya terhadap wacana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penataan ulang pada sistem politik di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial guna mengubah pola pemilihan umum yang selama ini dianggap berbiaya tinggi dan cenderung transaksional menjadi sistem yang lebih substansial.
Dalam keterangannya di Jakarta pada hari Minggu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengingatkan kembali pernyataan Presiden terkait urgensi pembenahan tersebut. “Jadi, intinya dalam berbagai kesempatan, terakhir saya masih ingat waktu di Sentul, Presiden Prabowo mengatakan bahwa kita harus penataan ulang sistem politik. Yang substansial, tidak seperti hari ini, yang transaksional, yang brutal,” ujar Bamsoet.
Ia menjelaskan bahwa penataan ulang ini merupakan solusi untuk memutus mata rantai kasus korupsi yang seringkali berakar dari tingginya biaya politik dalam pemilu. Meskipun mekanisme teknisnya masih akan digodok, Bamsoet menegaskan bahwa proses tersebut sepenuhnya konstitusional dan akan dibahas secara mendalam antara DPR dan pemerintah. “Pemilu yang berbiaya tinggi yang menimbulkan korupsi di mana-mana. Saya tidak tahu dari mana kita mulai penataan ini, tetapi yang pasti penataan sistem politik itu ada di Undang-Undang, itu berada di DPR yang akan dibicarakan kepada pemerintah,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memang telah memberikan perhatian serius terhadap efisiensi anggaran negara dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Saat memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar pada Desember 2025 lalu, Presiden mengajak seluruh pimpinan partai politik untuk berani mengevaluasi kelemahan sistem yang ada.
“Kita, semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada sesuatu atau beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya, kita harus perbaiki sistem, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” ungkap Presiden kala itu. Beliau juga membandingkan efisiensi di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India sebagai referensi dalam menciptakan sistem yang tidak memboroskan anggaran. “Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya,” kata Presiden. ( wa/ar)