Pj Gubernur Adhy Karyono menerima audiensi dari BPKP Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/2/2024) pagi.
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/2/2024) pagi.
Dalam audiensi tersebut, Pj Gubernur Adhy Karyono menyampaikan bahwa Pemprov Jatim akan selalu mendukung dan membantu setiap upaya yang dilakukan oleh BPKP khususnya berkaitan dengan transparansi keuangan.
“Kami selalu siap data maupun informasi terkait pemeriksaan BPK maupun BPKP. Apapun itu, akan kami support dan bilamana ada perbaikan maka kami akan memperbaiki itu,” kata Adhy Karyono.
“Ini memang sudah menjadi komitmen kami bersama. Utamanya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Adhy juga menyampaikan dua poin penting berkaitan dengan penggunaan dan penghematan anggaran yang selama ini dilakukan di Jatim.
Pertama adalah memprioritaskan percepatan realisasi program. Dimana selama ini yang sering ditemukan di berbagai wilayah, ketika anggaran program diberikan, lebih banyak habis untuk koordinasi, dibandingkan langsung merealisasikan program.
“Anggarannya turun, rapat dulu, koordinasi dulu, akhirnya anggarannya banyak habis di koordinasi. Hal-hal seperti ini yang kami rubah,” katanya.
Oleh karenanya, ia mengimbau perlu adanya perencanaan program yang matang. Saat program telah dibuat, selanjutnya bukan menyusun anggaran melainkan kerangka lembaganya.
“Jadi fokus pada prioritas program dan perannya. Setelah itu kerangka lembaga dan terakhir baru kerangka anggaran. Sehingga anggarannya bisa disederhanakan,” katanya.
“Contoh program stunting kalau semua lembaga bersama-sama bersinergi, ya anggaranya pasti akan besar. Kalau punya kerangka lembaganya, kita tahu dinas-dinas mana saja yang cocok, yang punya peran, sehingga jelas aliran anggarannya berapa dan kemana saja,” tambahnya.
Kedua adalah menyelaraskan program daerah dengan pusat. Menurutnya, dengan adanya kesamaan program tersebut, pemerintah daerah akan memiliki sumber anggaran lain selain APBD.
“Setiap kementerian itu punya program. Kalau kita jeli, bisa menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah, kita bisa sharing anggaran 50 persen dan akhirnya menghemat APBD,” katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Abul Chair menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Pj Gubernur Adhy yang telah mensupport BPKP dalam hal pengawasan keuangan.
“Terimakasih kepada Pak PJ Gubernur yang sudah mendukung kami selama ini. Dalam penyusunan pelaporan hasil pengawasan 2023 ini kami dibantu oleh inspektorat dan Bappeda Jatim,” katanya.
Atas kolaborasi tersebut, pelaporan hasil pengawasan tahun 2023 diberi judul Nyawiji migunani yang artinya bersatu dan berguna.
“Kami ingin agar supaya dalam setiap melakukan pengawasan, semua pihak terlibat dan bersatu. Yang pada akhirnya hasil pengawasan ini berguna bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat di Jawa Timur,” pungkasnya. (KN01)