Jakarta, mediakorannusantara.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan aturan terbaru bagi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN), dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) bagi industri penerbangan dan pariwisata.
Surat Edaran (SE) Nomor 26 Tahun 2022 yang berlaku mulai 8 Maret 2022 itu, merupakan tindak lanjut dari SE satuan tugas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2022, khususnya bagi PPLN yang masuk melalui Bali, Batam, dan Bintan.
“PPLN khusus Bali dapat memasuki kawasan Bali melalui Bandara Ngurah Rai, dan PPLN khusus Batam dan Bintan dapat masuk melalui Bandara Hang Nadim di Batam dan Bandara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang,” jelas Dirjen Perhubungan Udara, Novie Riyanto, dalam keterangan yang diterima Rabu (9/3/2022).
Lebih lanjut Dirjen Novie menjabarkan, pada saat kedatangan di bandara, PPLN khusus Bali, Batam, dan Bintan wajib menunjukkan kartu vaksin COVID-19 dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan, hasil negatif tes RT-PCR di negara asal maksimal 2 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan mengunduh Aplikasi PeduliLindungi dan e-HAC Indonesia.
Adapun syarat lainnya, bagi PPLN khusus Bali wajib menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata atau tempat akomodasi penginapan minimal empat hari di Bali, sedangkan PPLN Khusus Batam dan Bintan hanya menunjukkan bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran paket wisata di Batam dan Bintan. Terkecuali PPLN yang merupakan masyarakat domisili Bali, Batam, dan Bintan hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) domisili.
Bagi PPLN khusus Bali, Batam, dan Bintan yang berstatus warga negara asing (WNA), wajib memenuhi persyaratan diantaranya menunjukkan visa kunjungan atau izin masuk sesuai ketentuan peraturan perundangan, bukti kepemilikan asuransi kesehatan yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19, dan evakuasi medis menuju rumah sakit rujukan minimal 20.000 SGD.
“Para PPLN khusus Bali, Batam dan Bintan, kami himbau untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, dan memenuhi persyaratan pada saat pemeriksaan dokumen kesehatan ataupun keimigrasian di pintu kedatangan bandara,” ujarnya.
Selain itu, Kemenhub juga menerbitkan SE Nomor 22 Tahun 2022 sebagai tindak lanjut dari SE Satgas COVID-19 Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan, PPLN diminta untuk melakukan karantina selama 7×24 jam bagi yang telah menerima vaksin dosis pertama, serta pemantauan selama 1×24 jam bagi PPLN yang telah menerima vaksin dosis kedua atau ketiga.
Dirjen Novie juga menegaskan, pengawasan terhadap operator bandara dan maskapai penerbangan dilakukan oleh para direktur di Lingkungan Ditjen Hubud dan Kepala Kantor Otoritas Bandara dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, TNI, Polri, Satgas Bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, kementerian/lembaga terkait, serta stakeholder lainnya.
“Dengan pemberlakuan bebas karantina khusus Bali, Batam, dan Bintan diharapkan secara bertahap dan berkelanjutan, dapat mendukung kebangkitan pariwisata dan menjadi momentum, untuk membangkitkan kembali industri penerbangan di tanah air,” imbuh Dirjen Novie.(wan/inf)