Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya melalui Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan atau jawaban walikota atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah kota Surabaya tentang APBD tahun anggaran 2020, Kamis (31/10/2019), mengklarifikasi atas tanggapan yang disampaikan fraksinya tentang penggunaan APBD Kota Surabaya yang sebelumnya disuarakan melalui Pandangan umum Fraksi Partai Golkar tentang penggunaan dana APBD yang digunakan untuk pencitraan walikota.Dalam interupsinya saat rapat paripurna tersebut, Ketua Fraksi Partai Golkar Arif Fathoni mengatakan bahwa pihaknya ingin mengklarifikasi atas pandangan umum soal citra diri yang disampaikan kemarin itu telah keliru diterima oleh walikota Surabaya.
“Jadi poin dari pandangan umum fraksi partai Golkar dalam pandangan umum kemarin itu adalah bahwa sembilan tahun masyarakat surabaya mengapresiasi kinerja walikota dan wakil walikota itu akan menjadi tinta emas sejarah kota surabaya. akan tetapi pada tahun depan itu kita sudah memasuki pada tahun pilkada, maka kami meminta komitmen walikota agar menjaga APBD ini tidak digunakan atau tidak menjadi jembatan bagi pertarungan kontestasi ” ujarnya pria yang akrab disapa Toni ini.
Lebih lanjut Toni mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak mengkritisi walikota soal citra diri, akan tetapi ia ingin mengingatkan bahwa agar nantinya tidak terjadi abuse of power.
“Soal citra diri walikota itu keliru. karena apa masyarakat berhak mengetahui kinerja walikota dan wakil walikotanya dan kepala OPD yang dianggap berprestasi. Tetapi kami mensinyalir berdasarkan temuan lapangan kami bahwa pada akhir-akhir ini releas-reales itu hanya menyangkut salah satu kepala OPD. Karena itu kami mengingatkan mumpung itu semua belum terjadi. sehingga nanti agar tidak terjadi abuse of power dikemudian hari. jadi itu klarifikasi kami” tegasnya.
Menaggapi hal tersebut, Walikota Risma memastikan bahwa program kehumasan dilakukan dalam rangka menyampaikan informasi terkait program pemerintah kota yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan kepada masyarakat.
Lebih lanjut Risma mengatakan bahwa penyampaian informasi itu melalui media yang di dalamnya juga meliputi kegiatan yang ada di perangkat daerah.
“Terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan pemerintah kota dapat disampaikan melalui E-Sapa Warga dan Command Center 112 dan akan direspon kembali melalui media center pemerintah kota,” paparnya.
Usai menyampaikan tanggapan atau jawaban atas Pandangan Umum (PU) sejumlah fraksi, Walikota Risma kemudian menyerahkan naskah jawaban kepada Wakil Ketua DPRD Surabaya dan disaksikan oleh seluruh peserta yang hadir. (KN01)
Foto: Arif Fatoni, Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya