Surabaya (KN) – Selama ini listrik masih menjadi bagian terpenting dalam setiap pengusahaan sektor usaha dan industri di Indonesia, khususnya Jatim. Apabila, niatan pemerintah untuk menaikan tarif listrik bukan tidak mungkin dampak kejatuhan sektor industri akan semakin besar. Seperti halnya dengan industri baja, tekstil, elektronik dan industri manufaktur lainnya yang menyerap listrik dengan kapasitas besar.
Anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jatim, Atmari mengatakan, pelaku usaha Jatim mendesak pemerintah mempertimbangkan ulang rencana menaikkan tarif listrik tahun depan. Sebab, dampak kenaikan tarif listrik yang rencananya diberlakukan awal 2014 itu diyakini bakal mengancam pertumbuhan usaha di sektor industri, terutama manufaktur.
“Karena, masalah ini sangat terkait dengan tingkat biaya produksi, dan juga biaya komponen yang lain,” kata Atmari, Jumat (6/9/2013).
Atmari mengatakan, dengan naiknya tarif listrik ini, akan semakin memberatkan pengusaha dalam melapangkan usaha dan sektor ketenagakerjaan. Beban ini juga salah satu dampak menguatnya dollar AS terhadap rupiah dan juga tingginya upah tenaga kerja. “Harusnya pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan menaikkan tarif listriknya,” terang Atmari.
Selain itu, implikasi yang terjadi adalah, naiknya harga barang semakin tak terkendali. Sebab, hal tersebut sangat terkait dengan biaya operasional produksi dari masing-masing sektor usaha dan industri. “Tapi, naiknya harga barang itu tidak akan serta-merta melambung sesuai dengan besaran produksi, karena potensi naiknya biaya produksi tiap industri sangat bervariasi,” tuturnya.
Atmari menyebut, beban berat dari tarif listrik yang melambung tersebut bisa memicu lonjakan biaya produksi sebuah industri dengan porsi antara 15 perse-20persen. Bahkan, pada sektor usaha industri tertentu, porsi biaya produksi bisa melambung hingga 70 persen. “Bisa saja itu. Contohnya seperti industri baja. Semua produksinya menggunakan listrik. Jadi, kami berharap pemerintah tetap berpegang pada etika dampak dan lebih mempertimbangkan sisi lain yang melatarbelakangi kebijakan. (ani)