Surabaya (KN) – Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) dikenal sebagai kawasan yang maju, terbuka, dan terus berkembang. Forum ini dapat menyumbang pada pertumbuhan global yang semakin baik di saat negara-negara lain mengalami banyak kesulitan.
“APEC juga mengenal perlunya menyeimbangkan kegiatan-kegiatan tentang perluasan akses pasar dan fasilitasi dengan pajak impor,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo (Sabtu, 20/4/2013).
Pencerahan mengenai pentingnya APEC tercermin dari putaran pertama pemilihan Direktur Jenderal WTO. Saat ini terdapat lima calon yang empat di antaranya berasal dari negara-negara APEC yakni Indonesia, Selandia Baru, Meksiko, dan Korea Selatan. “Hal tersebut menunjukkan pengakuan dari dunia bahwa kawasan ini telah melahirkan kampiun-kampiun perdagangan internasional yang patut diperhitungkan,” lanjut Iman.
Terkait dengan Putaran Doha yang mengalami kebuntuan tahun 2001, Iman Pambagyo mengatakan bahwa prinsip APEC adalah ‘Supporting Multilateral Trading System’, maka negara-negara anggotanya diharapkan dapat membantu memecahkan kebuntuan tersebut dengan memberikan dukungan politik.
Menurut Iman, dua kali pemimpin negara APEC ikut bicara mengenai perlunya political will setiap negara WTO untuk mendorong Putaran Doha segera selesai. “Kita tetap optimis dengan menyepakati paket yang kecil terlebih dahulu namun ada kesimbangan. Paket ini bukan untuk negara maju saja, tetapi untuk negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs),” jelasnya.
Perundingan di Doha adalah berdasarkan isu runding, seperti fasilitasi perdagangan dan paket Duty Free Quota Free kepada LDCs, kemudahan aksesi, dan special differentiate treatment yang lebih dimonitor pelaksanaannya oleh negara maju. Isu yang juga perlu dipertimbangkan tekait negara berkembang adalah beberapa elemen dari pertanian seperti trade quota administration dan stock holding untuk keamanan pangan.
Dirjen KPI mengatakan, WTO diharapkan dapat menyepakati paket kecil tersebut, yang seimbang dan mencerminkan kepentingan semua. “Sebaiknya dimulai dari yang kecil, untuk menghindari stuck yang terlalu lama. Akses pasar terbesar selain produk pertanian adalah produk-produk manufaktur, namun terlalu banyak yang dibahas. Bila dikaitkan dengan perundingan di sektor jasa, Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) paketnya juga besar sekali. Jadi susah untuk mencapai kesepakatan, karena tidak ada yang disetujui sampai semuanya setuju,” jelas Iman Pambagyo. (red)