Surabaya (KN) – Guna mendorong konektivitas wilayah dan agar pertumbuhan ekonomi terus terjaga, Anggota Ekonomi APEC memperkirakan selama satu dasa warsa ke depan, antara tahun 2010-2020, wilayah Asia Pacific akan membelanjakan kisaran 8 triliun Dollar AS. Dana tersebut untuk berbagai proyek infrastruktur seperti energi, transportasi, komunikasi dan lainnya. “Untuk merealisasikan hal tersebut, Asia Pacifik memiliki banyak dana besar yang relatif menganggur. Hanya sayangnya, sektor infrastruktur yang demikian besar sejauh ini tidak bisa optimal bertemu dengan dana yang berjibun,” ujar Ketua Senior Official Meeting (SOM) Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Duta besar Yuri O. Thamrin, Selasa (16/4/2013).
Sangat disadari, dalam mengembangkan proyek infrastruktur tersebut, pemerintah ekonomi APEC tidak bisa berdiri sendiri. Aggarannya memiliki keterbatasan untuk pembiayaan proyek yang dimaksud. Karenanya keterlibatan pihak swasta dalam merealisasikannya merupakan keniscayaan dan bahkan merupakan kebutuhan yang bisa ditolak.
“Sayangnya, semua ekonomi APEC mengamini betapa sulitnya mencari terobosan atas kompleksitas pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta dalam membangun infrastruktur. Karenanya, Indonesia menjadikan isu ini sebagai hal penting untuk dibahas selama kepemimpinan Indonesia di APEC,” ujar Yuri dalam sesi Konferensi Pers.
Ketua SOM Indonesia yakin, APEC dapat meraih peranan kunci dan menjadi pendorong utama kegiatan kemitraan pemerintah dan swasta. Di sisi lain, diyakini masih adanya jalan panjang sampai pada sebuah kesepakatan dan implementasi kegiatan dimaksud di antaranya ekonomi APEC.
Menurutnya, tidak heran, di masa lalu beberapa kalangan swasta meminta studi kelayakan proyek infrastruktur harus dibuat oleh lembaga konsultasi yang memiliki reputasi internasional untuk sekedar memberikan keyakinan bahwa uang yang ditanam akan kembali sesuai dengan rencana. Hal ini dalam batas-batas tertentu cukup memberatkan pemerintah karena menambah biaya.
Untuk mengatasi hal tersebut, delegasi Indonesia telah mengajukan beberapa alternatif terobosan, yakni pentingnya regulasi yang benar-benar kuat, tatakelola pemerintahan yang baik dan transparan, proses birokrasi yang simple, penguatan pemerintah dalam pengelolaan proyek serta adanya jaminan proyek yang layak mendapatkan kredit perbankan.
Pendalaman materi tentang masalah infrastruktur ini masih akan berlangsung dalam pertemuan APEC mendatang di beberapa kota di Indonesia. Diharapkan pada pertemuan puncak APEC di Bali pada akhir tahun 2013 tercapai solusi atas kebuntuan tersebut. (anto)
Foto : Yuri O. Thamrin