Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah memberikan pendapatnya mengenai pemilihan tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Republik Indonesia yang bertajuk “Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”.
Menurut Anik Maslachah, pemilihan tema tersebut cukup menarik dengan kondisi pandemi Covid-19 sekarang. Namun, ia berharap, makna dari tema tersebut dapat berimplikasi positif terhadap permasalahan yang ada di masyarakat.
“Bagi saya ini tema yang cukup menarik. Namun untuk implementasinya, jangan sampai untuk penyelesaian Covid-19 dari sisi kesehatan ini menjadi ajang bagi mafia kesehatan,” kata Anik usai mengikuti Sidang Tahunan bersama Presiden RI, MPR RI, DPR RI dan DPD RI melalui virtual di Gedung DPRD Jatim, Senin (16/8/2021).
Anik kemudian mencontohkan, misalnya saja harga swab PCR atau antigen di Indonesia yang dinilainya masih terbilang mahal. Meski ada wacana pemerintah menetapkan harga Rp250 – Rp500 ribu, namun itu masih jauh di atas harga yang dipatok oleh negara lain.
“Konkretnya kita masih melihat harga maupun syarat. Misal, swab PCR atau antigen di beberapa negara luar masih di bawah Indonesia. Kalau di India saja Rp115 ribu, berarti harga dasarnya kan tidak sampai Rp100 ribu. Nah, kenapa kita kemudian masih Rp400-500 ribu,” jelasnya.
Ia menilai, apabila kebijakan ini kemudian dijadikan kesempatan oleh oknum melalui manuver herd immunity, maka tentu tidak akan mungkin tumbuh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Jadi untuk tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penyelesaian (pandemi) ini jangan sampai dimanfaatkan oleh mafia kesehatan. Karena itu pemerintah harus mengambil tindakan tegas,” sebutnya.
Di lain hal, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim ini juga menyoroti terkait kebijakan pemerintah mengenai syarat kewajiban swab PCR atau antigen. Misalnya, pegawai pabrik pasca positif Covid-19 harus melakukan swab PCR atau antigen sebagai syarat kembali masuk kerja. Termasuk juga, swab PCR sebagai syarat untuk naik pesawat.
“Saya pikir syarat-syarat seperti itu terlalu membebani. Akhirnya mana bisa tumbuh ekonomi masyarakat kalau terus terbebani dengan persyaratan-persyaratan untuk melakukan aktivitas itu. Nah, ini makna yang pertama dari Tangguh dan Tumbuh itu,” jelasnya.
Sedangkan untuk makna yang kedua, Anik berasumsi bahwa tema tersebut juga harus berimplikasi kepada recovery atau pemulihan ekonomi. Menurut dia, pola pembangunan ekonomi di Indonesia harus inklusif.
“Jadi bagaimana merekrut tenaga masyarakat sebanyak-banyaknya. Bisa merata secara keseluruhan tanpa ada diskriminatif. Itu yang namanya pembangunan ekonomi inklusif,” terangnya.
Ia berpendapat, bahwa ada dua tumpuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif. Pertama, adalah fokus pada sektor riil. Artinya, harus ada keberpihakan anggaran yang lebih untuk sektor prioritas.
“Misal sektor riil di Jatim apa? Pertanian dan UMKM. Jadi harus ada keberpihakan yang lebih, jangan landai seperti biasa,” ujarnya.
Tidak menutup kemungkinan, kata Anik, karena kontribusi Produk Domestik Regionap Bruto (PDRB) yang pertama di Jatim adalah industri, dagang dan jasa, maka investasi yang harus difokuskan adalah meningkatkan sektor itu. Namun, ia berharap, investasi yang muncul ini bukan sekadar padat modal atau mesin alat.
“Tapi bagaimana lebih fokusnya kepada padat karya atau padat kerja. Jadi itu yang dimaksud pertumbuhan ekonomi inklusif,” katanya.
Dengan demikian, Anik menyatakan, apabila semua itu dapat terwujud, maka makna dari tema kemerdekaan “Tumbuh dan Tangguh” tersebut telah berimplikasi ke masyarakat.
“Kalau itu (terwujud), Insya Allah masyarakat bakal Tangguh. Tapi persoalannya adalah mana yang lebih dulu, antara tumbuh atau tangguh. Nah, masyarakat akan bisa tangguh kalau pertumbuhannya seperti itu,” tandas Anik. (KN01)