Surabaya (KN) – Komisi E DPRD Jatim minta Penutupan lokalisasi Dolly dan lainya yang di gaungkan-gaungkan Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim, agar dilakukan dengan serius. Apalagi, penutupan itu dijadwalkan bisa terlaksana pada 2014.
Menurut anggota Komisi E Saleh Ismail Mukadar, praktik prostitusi di Kota Surabaya tidak akan hilang, sekalipun lokalisasi Dolly dan lokalisasi lainya ditutup. Sebaliknya, bisnis esek-esek akan tumbuh subur secara terselubung.
Hal ini yang perlu diantisipasi sebagai dampak penutupan lokalisasi. Apalagi, kata Saleh, jumlah hotel di Surabaya terus bertambah, termasuk juga tempat hiburan seperti panti pijat dan karaoke. Ironinya, keberadaan hotel dan tempat hiburan itu tidak diawasi secara ketat, sehingga prostitusi bisa terjadi di mana-mana.
Untuk itu, penutupannya butuh perencanaan matang sekaligus regulasi yang tegas dari pemerintah daerah. Terkait pembangunan hotel misalnya, pemerintah harus membatasi. Sementara untuk yang sudah berdiri, dilakukan pengawasan dengan ketat. Terutama aturan untuk tamu hotel.
“Bila serius memerangi prostitusi, tamu hotel juga harus diketati. Misalnya, tidak boleh masuk kalau tidak membawa surat nikah. Bila kontrol seperti ini tidak ada, prostitusi hanya akan pindah tempat saja. Dari yang terlokalisasi dan murah, menuju yang bebas dan mahal,” ujarnya. (red)
Kalaupun tidak di hotel atau apartemen, prostitusi jalanan juga akan tumbuh kembali.