Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menjadi salah satu daerah penyalur dana desa tercepat di Indonesia berdasar data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT). Hal ini membuat angka kemiskinan di desa per Maret 2023 ini menurun dibanding sebelum pandemi di 2019 lalu.
Padahal, secara global angka kemiskinan Jawa Timur dari rilis terakhir BPS Januari 2023 lalu, mencatat angka kemiskinan Jawa Timur pada September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk miskin. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55,22 ribu orang dari data Maret 2022.
“Namun yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku kemiskinan di desa. Angka kemiskinan desa kita lebih baik daripada sebelum Pandemi. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa,” ungkap Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam rakor pengentasan kemiskinan di Surabaya, Selasa (7/3/2023).
Berdasar data yang ada, angka kemiskinan desa per September 2022 di angka 13,90 persen turun dibanding pada saat sebelum pandemi di 2019 dengan presentasi 14,16 persen.
Pengentasan kemiskinan desa ini jauh lebih baik dibanding angka kemiskinan di perkotaan. Sebab, data BPS menunjukkan angka kemiskinan kota meningkat dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen pe September 2022.
“Kalau kemiskinan kota naik tapi kemiskinan desa turun. Artinya, kita harus optimis desa bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Jatim,” kata mantan Bupati Trenggalek itu.
Kendati ada penurunan angka kemiskinan desa, namun ia meminta pemerintah daerah agar tetap serius menyikapi angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Dengan cara melakukan koordinasi dengan kepala desa penyelarasan data by name by address dan menjalankan program pengentasan tepat sasaran.
“Kita harus mawas diri bahwa kita belum seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kemiskinan jatim 10,20 persen sekarang masih di angka 10,49 persen,” tuturnya.
Adapun beberapa daerah dengan angka penduduk miskin tertinggi ada d Malang dengan total 252.880 penduduk, Jember dengan 232.739 penduduk, Sampang dengan 217.970 penduduk, Sumenep dengan 206.200 penduduk, dan kelima ada Kabupaten Probolinggo dengan 203.230 penduduk.
Sedangkan secara presentase penduduk miskin tertinggi Sampang 21,61 persen, Bangkalan 19,44 persen, Sumenep 18,76 persen, Kabupaten Probolinggo 17,12 persen, dan Tuban 15,02 persen.
Rakor ini, lanjut Emil, membahas banyak hal. Salah satunya ada data P3KE yang harus segera ditindaklanjuti.
“Intinya sebagai Pemerintah Provinsi kita harus senantiasa aktif berkoordinasi dengan Bupati dan Walikota. Kemudian Bupati dan Walikota yang kemudian tentunya berkomunikasi dengan masing-masing kepala desa baik terkait penyaluran dana desa,” jelasnya.
“Ini jadi tantangan kita bersama bagaimana bisa mereduksi kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Budi Sarwoto alokasi dana desa Rp7,9 Triliun disalurkan untuk 7724 desa. Menurutnya yang sudah tersalurkan 5814 desa dengan total penyaluran 2,134 triliun dan yang belum tersalurkan 1910 desa.
“Total penyaluran hingga 6 Maret sebesar Rp2,134 triliun atau 26,78 persen. Sedangkan untuk BLT desa sebanyak 4889 desa. Yang sudah tersalurkan di 25 Kabupaten/Kota sebanyak 163669 KPM degan total BLT yang tersalur Rp147 miliar atau 1,9 persen dari pagu dana desa,” kata dia. (KN01)